MAMASA — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat mengejar tunggakan pajak kendaraan dinas. Melalui UPTD Pelayanan Pajak Mamasa, tim Samsat turun langsung ke lapangan dengan mendatangi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih menunggak, Selasa (5/5/2026).
Langkah ini dilakukan dengan sistem jemput bola. Petugas dibagi ke dalam beberapa tim dan secara paralel menyasar sedikitnya 10 OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa yang teridentifikasi memiliki tunggakan pajak.
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Mamasa, David, memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia memastikan proses penagihan berjalan efektif dengan dukungan data rinci terkait objek pajak dan besaran tunggakan di masing-masing OPD.
“Penagihan ini kami lakukan secara langsung ke OPD sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, khususnya kendaraan dinas. Kami ingin memastikan bahwa kewajiban ini menjadi perhatian bersama,” ujar David di sela kegiatan.
Menurutnya, pendekatan langsung ini dinilai lebih efektif untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan OPD dalam memenuhi kewajiban pajak, sekaligus mempercepat penyelesaian tunggakan yang selama ini belum dituntaskan.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga disiplin fiskal, termasuk di internal OPD.
“OPD sebagai bagian dari pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan pajak. Tidak boleh ada lagi tunggakan, apalagi terkait kendaraan dinas. Ini bukan hanya soal pendapatan daerah, tetapi juga menyangkut integritas dan keteladanan,” tegasnya.
Ia menambahkan, penagihan aktif akan terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan.
“Kami akan terus bergerak, memastikan setiap potensi PAD tergali optimal. Penagihan aktif seperti ini akan terus kami lakukan secara bertahap dan terukur,” tutupnya.
Dengan langkah jemput bola ini, diharapkan kepatuhan OPD terhadap kewajiban pajak semakin meningkat dan berdampak langsung pada penguatan fiskal daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.(*)