MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mendorong digitalisasi birokrasi dan efisiensi anggaran. Terbaru, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) Sulbar menjalin kerja sama berbagi pakai Aplikasi Fleksi dengan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Kominfo Sulbar Muhammad Ridwan Djafar dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah Hajai.
Penandatanganan disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Litha Febriani di Kantor Dinas Kominfo Sulbar, Selasa (13/1/2026).
Ridwan Djafar mengatakan, kolaborasi ini sejalan dengan Panca Daya Ketiga Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berbasis digital serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Aplikasi Fleksi sebelumnya sudah kami uji coba di beberapa OPD Pemkab Mamuju Tengah. Responsnya sangat positif,” kata Ridwan.
Ia menjelaskan, Fleksi tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi presensi ASN, tetapi juga mewajibkan laporan kinerja harian minimal satu aktivitas. Dengan demikian, produktivitas ASN tetap terpantau meski bekerja dengan pola kerja fleksibel.
“ASN bisa bekerja dari mana saja, tetapi kinerjanya tetap terukur dan terdokumentasi,” ujarnya.
Melalui PKS ini, Pemkab Mamuju Tengah diberikan kewenangan penuh untuk mereplikasi aplikasi Fleksi, termasuk mengelola server secara mandiri dan mengembangkan fitur sesuai kebutuhan daerah.
Ridwan menegaskan, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak bisa hanya dilakukan oleh satu OPD.
“SPBE harus didukung seluruh OPD. Indeks SPBE akan meningkat jika kita bergerak bersama,” tegasnya.
Ia juga menyebut, skema berbagi pakai aplikasi antar pemerintah daerah menjadi solusi efisiensi anggaran. Beberapa aplikasi milik Pemprov Sulbar sebelumnya juga telah digunakan kabupaten, seperti aplikasi akuntabilitas kinerja, dokumentasi hukum, dan Satu Data.
“Daripada membangun aplikasi baru dengan biaya besar, lebih efisien menggunakan aplikasi yang sudah ada dan dikembangkan bersama. Untuk Fleksi, Mamuju Tengah menjadi daerah pertama yang mereplikasinya,” jelas Ridwan.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Mamuju Tengah Litha Febriani mengatakan, kerja sama ini mendukung rencana penerapan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN Mamuju Tengah setiap Kamis dan Jumat mulai 2026.
“Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi, kami memandang Fleksi sangat relevan untuk mendukung kebijakan WFA,” kata Litha.
Menurutnya, WFA di Mamuju Tengah akan mulai diterapkan pada 22–23 Januari 2026 dan diuji coba selama tiga bulan untuk menilai efektivitas kinerja ASN dan organisasi.
“Kami akan evaluasi apakah target kinerja tetap tercapai atau bahkan lebih efisien. Yang terpenting, pelayanan publik harus tetap optimal,” pungkasnya.(*)