MAMUJU — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SS) Provinsi Sulawesi Barat memaparkan capaian kinerja tahun 2025 dalam rapat bersama DPRD Sulbar, Rabu (15/4/2026), sekaligus menegaskan arah kebijakan ke depan yang berfokus pada perluasan digitalisasi dan penanganan wilayah blankspot.
Pemaparan tersebut berlangsung dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar 2025. Forum ini menjadi ajang evaluasi terhadap efektivitas program, khususnya dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.
Kepala Dinas Kominfo SS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menjelaskan bahwa capaian kinerja tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Termasuk bantuan internet gratis, setelah kami realisasikan di beberapa lokus pada 2025, kami tidak ingin sekadar terealisasi. Kami juga melakukan pengecekan langsung saat safari Ramadan untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, salah satu fokus utama saat ini adalah mengatasi wilayah blankspot yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Di sisi lain, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus didorong di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan.
Selain infrastruktur digital, Kominfo Sulbar juga mengembangkan strategi komunikasi publik dan branding daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat citra Sulawesi Barat sekaligus memastikan informasi pemerintah dapat diakses masyarakat secara cepat dan akurat.
Melalui rapat tersebut, DPRD dan pihak eksekutif turut menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut, terutama dalam mengoptimalkan capaian program di tahun mendatang dengan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah.
Upaya ini sekaligus diarahkan untuk mendukung visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dalam mendorong implementasi program unggulan Pancadaya agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.(*)