MAMUJU – editorial9.com – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulawesi Barat terus memperkuat dukungan terhadap Program Pastipadu Tahun Anggaran 2026. Memasuki pertengahan tahun, Kominfo Sulbar bersiap melakukan integrasi data stunting lintas sektoral guna memperkuat intervensi dan edukasi kepada masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan dengan menyatukan berbagai sumber data, mulai dari Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), hingga Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) milik Kementerian Kesehatan.
Integrasi data itu juga menjadi tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam upaya percepatan penanganan stunting di daerah.
Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengatakan penyatuan data dari berbagai sektor menjadi fondasi penting untuk memastikan program penanganan stunting berjalan tepat sasaran.
“Integrasi data dari SIGA, BKKBN, hingga Kemenkes ini sangat krusial. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri dengan data masing-masing. Melalui satu data yang terintegrasi, kita bisa melihat peta stunting secara riil di lapangan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Ridwan.
Menurutnya, selain mengintegrasikan data, Kominfo Sulbar juga tengah menyiapkan fasilitasi dashboard dan aplikasi khusus yang akan digunakan sebagai instrumen intervensi dalam program penanganan stunting.
Tidak hanya fokus pada penguatan sistem, DiskominfoSS Sulbar juga mengoptimalkan strategi komunikasi publik melalui berbagai kanal informasi. Selama lima bulan terakhir, berbagai konten edukasi, infografis, hingga publikasi di media sosial dan media massa terus diproduksi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan stunting.
Upaya tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan sekitar 120 media online mitra Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Jaringan media itu dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi mengenai penanganan stunting secara serentak di enam kabupaten.
Melalui integrasi data dan penguatan komunikasi publik yang dilakukan secara bersamaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap program penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran.(*)