Mamuju – editorial9 – Ketua Komisi II DPRD Mamuju, Mahyuddin, menilai rencana pelaksanaan rapat bersama OPD untuk membahas penggunaan anggaran penanganan covid -19 oleh Pemerintah Daerah (Pemda), yang diusulkan oleh komisi III, sudah sangat tepat.
Menurut Mahyuddin, sebagai bagian dari perwakilan rakyat, pihaknya sangat mendukung penuh usulan dari komisi III. Dan ia juga berpendapat bahwa dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, rapat pun bisa dilaksanakan melalui teleconfrence, sehingga lembaga DPRD juga dapat terlibat langsung memberikan pendapatnya, dalam rangka penanganan wabah covid -19.
“Tidak hanya bahwa bupati saja yang diberi beban untuk berfikir, kan seperti itu maunya. Tetapi ketua DPR saudara Ari ini, semacam menutup keran kepada kita untuk memberi pendapat, memberi peran didalam penanganan ini kasus,” ucap Mahyuddin, kepada editorial9.com, via telepon, Jum’at 10/04/20.
“Sepertinya beliau ini hanya ingin melimpahkan tugas, untuk menyelesaikan kasus ini kepada bupati, kan seperti itu kelihatannya, kalau kita lihat dia punya komentar kan,”. sambungnya.
Selain itu, ia juga menambahkan, bahwa langkah dari Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, yang secara personal membangun komunikasi pada eksekutif dalam hal ini Bupati, tidak sesuai dengan mekanisme atau sistem di lembaga legislatif.
“Kemudian yang kedua, kalau dikatakan beliau komunikasi personal ke bupati, dalam kapasitas sebagai ketua DPR, Memang tidak boleh sesungguhnya, karena DPR itu sistemnya kolektif kolegial, Kita tidak membawa person, kita membawa lembaga, lembaga ini adalah kolektif kolegial,” tambahnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, bahwa Pimpinan di DPRD Kabupaten Mamuju tidak hanya satu orang, termasuk para ketua – ketua komisi dan fraksi yang merupakan bagian terpenting untuk diminta pendapatnya, jika ingin menyelesaikan masalah virus corona, khususnya di Bumi Manakarra.
“Pimpinan DPR bukan cuma satu, termasuk kami ini yang ketua komisi juga bagian daripada yang harus dimintai pendapat, termasuk fraksi – fraksi yang harus dimintai pendapat. Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan di Mamuju ini secara baik,” ungkapnya.
Politisi partai Demokrat itu juga menjelaskan, bahwa dalam rangka mendorong agar rapat pembahasan penggunaan anggaran penanganan covid -19 oleh Pemda dapat terlaksana, maka pihaknya di Komisi II akan berkonsultasi dengan jajaran fraksi.
“Jadi, kita semua akan berkonsultasi dengan fraksi, karena bagaimanapun juga fraksi adalah gambaran dari bagaimana kebijakan yang ada di DPR ini, maka tidak bisa terlepas dari fraksi, kita berharap fraksi – fraksi di sana terlibat memberi masukan,” jelasnya.
Mahyuddin juga menuturkan, bahwa dirinya tidak lah berada pada posisi ingin menyalahkan ketua DPRD, melainkan ia hanya berkeinginan untuk mengingatkan, jika fungsi pengawasan di lembaga legislatif sangat penting dilakukan.
“Apalagi dengan komentar yang dikeluarkan oleh sekda, bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan dana sebanyak 26 miliar, itu dana dari mana. Kita harus pertanyakan itu,” tutupnya.(FM)
