MAMUJU – Pangkalan TNI Angkatan Laut Mamuju membantu nelayan pesisir mengurus dokumen kapal berupa Surat Pas Kecil. Program ini menyasar kapal nelayan di bawah 7 Gross Ton (GT) agar memiliki legalitas resmi dan bisa melaut dengan aman.
Komandan Lanal Mamuju, Gigih Aptya Anggara, mengatakan masih banyak nelayan tradisional yang belum memiliki dokumen kapal karena keterbatasan informasi dan akses administrasi.
“Surat Pas Kecil sangat penting bagi nelayan karena menjadi bukti legalitas kepemilikan kapal sekaligus syarat kelengkapan pelayaran. Dengan dokumen ini, nelayan juga lebih mudah mendapatkan perlindungan serta bantuan pemerintah,” ujar Gigih dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).
Melalui program Pembinaan Potensi Maritim, personel Lanal turun langsung ke lapangan melakukan sosialisasi dan pendampingan. Nelayan didata, lalu kapal mereka diukur sebagai syarat penerbitan dokumen.
Dalam pelaksanaannya, Lanal Mamuju bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Mamuju. Pengukuran kapal di bawah 7 GT dilakukan untuk proses penerbitan Pas Kecil dan dokumen pelayaran lainnya.
Gigih menegaskan, legalitas kapal bukan sekadar administrasi, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kepastian hukum saat melaut.
“Dengan dokumen resmi, nelayan tidak perlu lagi khawatir saat ada pemeriksaan. Ini juga bagian dari upaya meningkatkan keselamatan pelayaran,” jelasnya.
Salah seorang nelayan mengaku terbantu dengan pendampingan tersebut. Selama ini, mereka kesulitan mengurus administrasi secara mandiri.
“Kami sangat berterima kasih kepada TNI AL, khususnya Lanal Mamuju. Sekarang kami lebih tenang saat melaut karena kapal sudah punya dokumen resmi,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Lanal Mamuju berharap ketertiban administrasi kapal nelayan semakin meningkat, keselamatan pelayaran lebih terjamin, serta kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Mamuju dan sekitarnya ikut terdorong.
Program ini juga menjadi bagian dari penguatan kemanunggalan TNI Angkatan Laut dengan rakyat, di daerah pesisir Sulawesi Barat.(*)