Polman – editorial9 – Direktur Logos Politika, Maenunis Amin, mengungkapkan bahwa masyarakat di Sulawesi Barat, cenderung memilih calon kepala daerah dari figur populis dan menganggap tingkat serta status pendidikan kandidat, bukan hal dominan yang mempengaruhi pilihan politik.
Menurut Maenunis, hal tersebut berdasarkan pada tiga temuan hasil survei sepanjang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017 hingga Pilkada 2020.
“Kita rangkum dari hasil survei Polmark pada Pilgub Sulbar 2017, survei LSI di Pilkada Pasangkayu 2020 dan survei Poltracking di Pilkada Mamuju 2020. Hasilnya adalah mayoritas masyarakat Sulbar lebih memilih figur populis ketimbang status pendidikan ataupun gelar akademik,” ucap Maenunis, Rabu, 31/03/21.
Figur yang merakyat, jujur dan peduli dengan permasalahan masyarakat kata Maenunis, berada di posisi teratas, sedangkan status sosial dan gelar akademik jauh di bawahnya.
“Persentasenya itu sampai diatas rata-rata 50% vis a vis tingkat pilihan berdasarkan status sosial ataupun tingkat pendidikan,” katanya.
Selain itu, preferensi mayoritas masyarakat Sulbar terhadap figur populis, menurutnya bukan hanya terjadi di Pilkada tapi juga di Pemilihan Legislatif (Pileg).
“Kondisi ini sebenarnya juga terjadi di Pileg. Ambil contoh pak Profesor Basri Hasanuddin yang mantan Rektor Unhas bahkan pernah menjabat Menteri Kesra di era Presiden Gus Dur, juga menjadi Duta Besar RI masa Presiden Megawati, tapi di pemilihan DPD-RI 2009 dikalahkan oleh 3 anak muda Asri Anas, Syibli Sahabuddin dan Iskandar Barlop, padahal popularitas ketiganya jauh di bawah Pak Prof,” terangnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa kecenderungan pilihan masyarakat pada Pileg dan Pilkada relatif sama yang terjadi di pemilihan DPD-RI Tahun 2009 silam
“Ini juga sebenarnya menegaskan, bahwa popularitas ataupun nama besar saja, tidak cukup. Aspek perseptual dan asosiasional lingkungan politik, sangat menentukan trend elektoral.” tutupnya.(MP)