MAMUJU — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Namun, di tengah kenaikan aktivitas ekonomi itu, ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah justru ikut meningkat.
Kondisi tersebut terungkap dalam rapat konsultasi Tim Sekretariat Satgas MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, di Mamuju, Selasa (19/5/2026). Pertemuan itu membahas perkembangan dapur MBG, kesiapan pasokan bahan pangan, hingga dampak ekonomi program di Sulbar.
Junda menyebut saat ini terdapat 164 dapur MBG di Sulbar. Dari jumlah itu, 114 dapur telah aktif, sementara 50 lainnya masih dalam proses administrasi dan pemenuhan syarat teknis.
“Ada 164 kondisi eksisting yang MBG ini. Dapur itu 164 saat ini aktif 114, 50 ini suspend yang sementara dalam proses antara lain itu berkaitan dengan IPAL,” kata Junda Maulana.
Ia menjelaskan, sebagian dapur yang belum beroperasi masih terkendala dokumen Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), termasuk pemenuhan standar kebersihan serta kelayakan gizi.
Menurut Junda, beberapa instansi sudah turun membantu percepatan operasional dapur. Dinas Lingkungan Hidup menangani layanan IPAL, sementara Dinas Kesehatan melalui laboratorium kesehatan daerah melakukan uji kelayakan gizi dan sanitasi.
“Yang menarik tadi dari Dinas Lingkungan Hidup sudah memberikan pelayanan IPAL dan Dinas Kesehatan melalui Lapkesda juga telah melakukan penelitian dan keluar rekomendasi berkaitan dengan kelayakan gizi, kebersihan dan sebagainya,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, program MBG disebut mulai memberi dampak terhadap pertumbuhan daerah. Berdasarkan data Biro Ekonomi Sulbar, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan I 2025 tercatat mencapai 5,33 persen.
Salah satu sektor yang mencatat lonjakan paling tinggi adalah penyediaan akomodasi serta makan dan minum, yang tumbuh hingga 33,85 persen. Kenaikan itu disebut berkaitan dengan operasional dapur MBG yang terus bertambah.
“Kemudian yang paling menarik tadi dalam diskusi kita ini bahwa setelah saya melihat data dari Biro ekonomi, ternyata MBG ini di Sulawesi Barat ini memberikan dampak yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Junda menambahkan, sekitar 34 persen dari pertumbuhan sektor makan dan minum tersebut ditopang langsung oleh keberadaan SPPG atau dapur MBG.
Meski demikian, pertumbuhan itu diiringi lonjakan impor bahan pangan. Data yang dipaparkan menunjukkan impor meningkat dari 2,2 persen menjadi 9,23 persen.
“Impor juga meningkat dari 2,2 menjadi 9,23 persen, kita ini mengimpor banyak,” ujar Junda.
Ia mengungkapkan, komoditas seperti beras premium, telur ayam, dan daging ayam masih banyak dipasok dari luar Sulbar untuk memenuhi kebutuhan MBG.
Padahal, Sulbar selama ini dikenal surplus produksi beras. Namun, beras yang tersedia dinilai belum seluruhnya memenuhi standar premium yang dibutuhkan dalam program tersebut.
“Oleh sebab itu, ini kita menjadi catatan, bagaimana caranya agar kita bisa, surplus beras kita ini bisa memenuhi pasar kita daripada kita membeli dari luar,” katanya.
Menindaklanjuti kondisi itu, Pemprov Sulbar mulai menyiapkan skema kontrak farming agar kebutuhan dapur MBG dapat dipenuhi petani dan pemasok lokal. Langkah tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
“Tindak lanjut arahan Gubernur yaitu kontrak farming kita akan lakukan,” ucapnya.
Junda menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat lokal melalui penyerapan hasil pertanian dan peternakan.
“Kalau timnya ini harus bekerja sendiri sendiri sulit, maka yang perlu adalah kolaborasi,” kata Junda.(*)