JAKARTA, editorial9.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, meminta publik tidak membenturkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia di tengah maraknya pengungkapan kasus dugaan korupsi. Pemerintah, kata dia, mendukung penuh penegakan hukum yang independen, profesional, dan bebas intervensi.
Menurut Djamari, setiap institusi penegak hukum memiliki kewenangan yang berbeda, namun tetap berada dalam tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum dan memberantas korupsi.
“Tidak perlu ada suasana yang memanas. Polri, Kejaksaan Agung, maupun seluruh unsur penegak hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Setiap institusi memiliki kewenangan masing-masing yang harus dihormati,” kata Djamari, Jumat, 10/07/26.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Seluruh perkara, menurutnya, harus ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Proses hukum harus diberikan ruang untuk berjalan secara independen, profesional, objektif, dan transparan tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun,” ujarnya.
Djamari juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik. Ia meminta publik tetap tenang dan mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
“Masyarakat tidak perlu khawatir ataupun terpancing oleh berbagai opini yang berkembang. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini sedang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
Ia menilai semakin banyaknya kasus dugaan korupsi yang terungkap justru menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan pembenahan. Pengungkapan perkara, kata dia, bukan berarti praktik korupsi semakin meluas, melainkan bukti bahwa penegakan hukum berjalan lebih tegas.
“Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa melihat asal institusi ataupun kedudukannya,” tegas Djamari.
Menutup keterangannya, Djamari kembali mengingatkan agar masyarakat tidak mengadu domba antar lembaga penegak hukum. Menurut dia, seluruh aparat negara merupakan bagian dari satu sistem penegakan hukum yang saling melengkapi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas korupsi.
Pemerintah, kata dia, juga mengajak masyarakat mengawal proses hukum secara objektif, menghormati asas praduga tak bersalah, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Koordinasi antar instansi dipastikan terus berjalan agar penegakan hukum berlangsung efektif, profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.(*)