Sulbar – editorial9 – Wacana sistem proporsional tertutup atau Pemilu pilih Parpol bukan Caleg di 2024 mendatang, yang diwacanakan KPU RI, mendapat respon positif dari PDI-P.
Menurut Sekretaris DPD PDI-P Sulbar, Charles Wiseman, sistem proporsional terbuka sebagaimana yang berlaku saat ini, sangat liberal.
“Sistem proporsional terbuka memicu politik uang, bersaing tidak sehat. Karena itu, Parpol terjebak memilih Caleg, yang dianggap punya basis massa atau kemampuan dana (diakui atau tidak diakui),” ucap Charles, via WhatsApp, Jumat,06/01/23.
Walhasil, kata Charles, dari sistem tersebut memunculkan keluhan dari masyarakat dan pakar, bahwa produk DPR atau DPRD tidak berkualitas.
“Karena, yang terpilih bukan kader Parpol yang sesungguhnya. Juga kritikan DPR atau DPRD korupsi. Tentu saja, mereka berupaya mengembalikan modalnya, yang habis untuk politik uang,” ujarnya.
Selain itu ia menambahkan, di pasal 22 Undang-undang dasar 1945, menyebut bahwa peserta Pemilu adalah Parpol.
“Jadi bukan perseorangan atau bernuansa perseorangan,” tambahnya.
Sistem proporsional tertutup, diharapkan memunculkan kualitas kader Parpol, untuk memikirkan bangsa dan negara.
“Karena, sudah banyak dikader dalam memahami bangsa dan negara,” ujarnya.
Kata Charles, masih panjang untuk menjelaskan. Tapi harus dipahami, bahwa proses liberal bukanlah budaya bangsa Indonesia.
“Trisakti Bung Karno mengajarkan kita untuk berkepribadian sesuai budaya kita,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa jika ada yang menyebutkan PDI-P tidak demokratis, maka ia akan meminta agar ditunjukkan Parpol yang berani melawan rezim otoritarianisme Suharto.
“Hanya PDI-P yang kala itu berani,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa Parpol berlambang banteng moncong putih itu berpandangan hendaknya dalam memilih pemimpin, harus melalui sebuah proses yang matang.
“Itulah pandangan kami dan berbeda pandangan juga adalah sebuah manifestasi demokrasi. Apapun keputusan MK RI, kita harus patuh sebagai warga negara,” tutupnya.(Mp)