Mamuju – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyiapkan skema pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui sistem SP2D Online. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah, yang sejalan dengan visi misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembayaran Gaji ASN melalui SP2D Online yang digelar di kantor BPKPD Sulbar, Jumat (25/7/2025).
Rapat ini menjadi bagian dari tindak lanjut penerapan sistem SP2D Online secara menyeluruh sejak 14 Juli 2025.
Rencananya, pembayaran gaji ASN Pemprov Sulbar secara daring akan mulai diberlakukan pada akhir Juli 2025 untuk pembayaran gaji bulan Agustus.
Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya peran operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mendukung kelancaran implementasi sistem ini.
“Peran aktif operator di setiap OPD sangat menentukan suksesnya transisi digital ini,” kata Fahri.
Dalam rapat tersebut, Syaharuddin dari Jabatan Fungsional AKPD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah turut menjadi narasumber. Ia menjelaskan aspek teknis penggunaan SP2D Online, terutama dalam proses pengajuan dan pencairan gaji ASN.
“SP2D Online membutuhkan dokumen yang rapi dan sesuai standar sistem. Proses validasinya otomatis dan lebih ketat, sehingga template gaji harus disiapkan dengan benar agar pencairan tidak tertunda,” jelasnya.
Turut hadir dalam rapat, Azis dari Tim IT BPKPD Sulbar yang memberikan pendampingan teknis, serta Taufan dari Dinas Kominfo Sulbar selaku mitra pengembang Aplikasi Sipamandar yang mendukung integrasi sistem.
Kepala BPKPD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, secara terpisah menegaskan bahwa transformasi digital ini bukan hanya perubahan sistem, tetapi juga budaya kerja.
“Transformasi ini bukan sekadar teknologi, tapi juga perubahan cara kerja menuju tata kelola keuangan yang transparan, cepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia berharap seluruh OPD dapat segera menyesuaikan proses administrasi keuangan, terutama pembayaran gaji ASN, dengan sistem SP2D Online sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang modern dan efisien.(*)