Mamuju – editorial9 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, terus mendorong langkah kolaborasi dari semua pihak, untuk menekan angka stunting.
Diketahui, Mamuju sebagai salah satu daerah di Sulbar dengan progres penurunan angka stunting yang paling signifikan dari yang sebelumnya di angka 43,6 % tahun 2019, menjadi 30,3 % pada tahun 2021, namun hal itu dirasakan masih belum cukup membuat bumi Manakarra terbebas dari maslah itu.
Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, mengatakan sejak awal pihak telah melakukan berbagai langkah strategis, untuk menurunkan angka prevalensi stunting.
“Dan hasilnya, telah mulai terlihat dari capaian yang telah ditunjukkan pada tahun lalu. Namun demikian, hal tersebut tentu belumlah cukup untuk terus mengurangi persoalan yang sangat kompleks tersebut,” ucap Sutinah, saat pertemuan lintas sektor dalam rangka perkuatan costumer relation untuk mendukung program pengawasan obat dan makanan di provinsi Sulawesi barat, yang digelar BPOM, di Mamuju, Rabu, 25/01/23.
Selain itu ia menambahkan, di tahun ini Pemkab Mamuju, telah menyiapkan sejumlah program khusus untuk kembali melakukan langkah dalam mengatasi persoalan stunting.
“Salah satunya, melalui ketahanan pangan yang akan memprogramkan penyiapan asupan pangan bergizi bagi anak-anak,” tambahnya.
“Selain itu, langkah kolaborasi juga akan terus digiatkan, termasuk pola bapak asuh oleh TNI yang juga telah berjalan,” sambungnya.
Bupati perempuan pertama di Sulbar itu, juga berharap, dapat didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah desa yang diharapkan dapat melakukan terobosan dengan program terintegrasi.
“Agar dapat menguatkan upaya menekan stunting, secara bersama-sama,” ujarnya.
Sementara itu, PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik, menuturkan bahwa persoalan stunting adalah masalah serius yang membutuhkan langkah bersama dan terintegrasi dengan baik.
“Oleh sebab itu, saat ini pemerintah provinsi akan menggodok pemetaan langkah konkret melalui data Presisi,” beber Akmal.
“Sehingga, akan diperoleh pembagian tugas yang jelas antar semua pemangku kepentingan dalam menekan angka stunting,” sambungnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa dalam rangka penanganan masalah tersebut, pihaknya akan membuat metode pembagian.
“Kita akan membuat pembagian tugas yang jelas, provinsi lakukan apa, kabupaten apa dan desa lakukan apa,” tutupnya.(Rls/Mp)