MAMUJU – editorial9.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membutuhkan tambahan tenaga fasilitator untuk mempercepat pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) setelah memperoleh alokasi 5.250 unit dari pemerintah pusat dengan total anggaran Rp100,5 miliar untuk enam kabupaten.
Kebutuhan tersebut mengemuka usai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan (Perkimtanhub) Sulawesi Barat, Maddareski Salatin, mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menghadiri rapat terbatas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Alokasi BSPS tahun ini meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 130 unit atau melonjak sekitar 3.938 persen.
Menurut Maddareski, lonjakan alokasi bantuan harus diimbangi dengan kesiapan tenaga pendamping di lapangan, agar seluruh tahapan program dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Untuk mempercepat selisi poreksi 2.872 +1250 itu dibutuhkan tambahan tangan fasilitator,” kata Maddareski Salatin.
Ia menjelaskan, fasilitator memiliki peran penting dalam mendampingi proses verifikasi calon penerima bantuan, pelaksanaan pembangunan rumah, hingga memastikan pelaporan program berjalan dengan baik.
Selain bantuan pembangunan rumah, rumah-rumah penerima BSPS nantinya juga akan difasilitasi proses sertifikasi tanah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Terkait mekanisme sertifikasi tersebut, teknis pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan,” pungkas Maddareski.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang meningkatkan alokasi BSPS bagi Sulawesi Barat. Menurutnya, tambahan bantuan tersebut menjadi harapan baru bagi ribuan keluarga untuk memperoleh rumah yang lebih layak huni.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan keberpihakan terhadap pembangunan perumahan rakyat. Perubahan dan akselerasi Program Tiga Juta Rumah, khususnya BSPS, memberikan harapan baru bagi ribuan keluarga di Sulawesi Barat untuk memiliki rumah yang lebih layak huni,” ujar Suhardi Duka.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Menteri PKP beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Sulawesi Barat melalui peningkatan alokasi bantuan yang sangat signifikan.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah harapan bagi ribuan keluarga. Pemerintah Provinsi akan bergerak cepat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar seluruh program dapat direalisasikan secara tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Alokasi 5.250 unit BSPS senilai Rp100,5 miliar diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah, membuka lapangan kerja di sektor konstruksi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Selain itu, rumah-rumah penerima BSPS juga akan difasilitasi proses sertifikasi tanah melalui Kementerian ATR/BPN sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah penerima bantuan.(*)