Mamuju – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Bapperida memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang adil, setara, dan ramah bagi seluruh anak.
Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat RPJMD dan melalui media virtual Zoom, Senin (1/9/2025). Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulbar dalam menanggapi tantangan pembangunan, seperti tingginya angka stunting (35,4%), anak tidak sekolah (±48.105 jiwa), dan pernikahan usia anak (11,25%). Pendidikan inklusif diyakini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulbar, yang saat ini berada di angka 70,46.
Mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Andi Almah Aliuddin. Dalam arahannya, Almah menekankan pentingnya pelaksanaan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.
“Kita ingin memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan hak pendidikan yang bermartabat dan sesuai kebutuhannya,” tegas Almah.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian HAM RI, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, serta kepala sekolah dan guru dari berbagai wilayah. Direktur Kepatuhan HAM menekankan bahwa pendidikan inklusif adalah bagian dari penghormatan hak asasi manusia.
“Setiap anak berhak belajar tanpa diskriminasi. Sekolah inklusi bukan pilihan, tapi kewajiban,” ujarnya.
Sesi diskusi menghadirkan suara dari para guru. Halimah dari SMA Negeri 1 Mamuju menyebut tantangan menangani siswa dengan gangguan emosi, sementara guru dari Mamasa menyoroti perlunya tambahan dana BOS khusus dan pelatihan teknis untuk guru SD. Menanggapi hal ini, perwakilan Dinas Pendidikan Polewali Mandar menyatakan bahwa pelatihan Guru Pendamping Khusus (GPK) akan segera direncanakan.
Saat ini, dari 222 lembaga pendidikan formal di Sulbar, baru 27 yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kabupaten Majene tercatat memiliki jumlah terbanyak, yakni tujuh sekolah inklusi. Pemerintah daerah didorong untuk segera mengalokasikan anggaran tambahan, memperkuat kolaborasi dengan SLB dan komunitas difabel, serta mengagendakan pelatihan bagi guru reguler.
Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, menegaskan kegiatan ini menjadi momentum penting membangun budaya sekolah yang menjunjung kesetaraan, toleransi, dan keberagaman.
“Dengan penguatan SDM dan dukungan kebijakan, Sulbar melangkah menuju pendidikan lebih manusiawi dan inklusif, mewujudkan Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera,” pungkasnya.(*)