MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas rencana alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 terkait pembiayaan BPJS. Rakor berlangsung di Ruang Oval, lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Senin (29/9/2025).
Rapat ini dipimpin langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka, didampingi Wakil Gubernur Salim S. Mengga, serta dihadiri para pemangku kepentingan strategis. Hadir di antaranya Kepala BPS Sulbar, Kepala BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Bapperida, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Karo Pemkesra, hingga tim ahli gubernur dan wakil gubernur.
Penguatan alokasi anggaran BPJS menjadi bagian dari program Quick Wins Sulbar Sehat yang digagas pasangan gubernur dan wakil gubernur. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen mewujudkan visi “Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera”.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menekankan rakor ini bukan hanya soal teknis pembiayaan.
“Rapat ini bukan sekadar membicarakan angka anggaran, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Dengan sinergi lintas sektor, kita ingin memastikan seluruh warga Sulbar memiliki akses layanan kesehatan yang adil dan merata,” ujarnya.
Melalui rakor ini, Pemprov Sulbar menargetkan alokasi anggaran BPJS 2026 bisa lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah berharap langkah tersebut menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya Sulbar Sehat, di mana seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani keterbatasan biaya.(*)