MAMUJU, editorial9.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat mengubah skema program internet gratis sebagai langkah baru untuk mempercepat penuntasan wilayah blankspot di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Melalui pola kolaborasi dengan pemerintah desa, pemerintah pusat, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), layanan internet di daerah terpencil diharapkan tetap berjalan dan berkelanjutan.
Skema baru tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, saat menjadi narasumber dalam Podcast Tribun Sulbar, Kamis (16/7/2026).
Ridwan menjelaskan, langkah itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, agar masyarakat di wilayah terpencil terbebas dari keterisolasian akses internet. Program internet gratis kini difokuskan pada fasilitas pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas, hingga kantor desa.
Pada tahap awal, Pemprov Sulbar akan menyiapkan perangkat satelit, peralatan pendukung, serta membiayai langganan internet. Selanjutnya, biaya langganan bulanan akan menjadi tanggung jawab pemerintah desa agar layanan tetap beroperasi dalam jangka panjang.
“Ini perlu menjadi pertimbangan desa, karena ini berdampak langsung terhadap berbagai sektor khususnya pelaku usaha, atau UMKM,” harap Kadis Kominfopers Sulbar.
Menurut Ridwan, tantangan penuntasan blankspot tidak hanya berasal dari keterbatasan anggaran, tetapi juga kondisi geografis Sulawesi Barat yang menyulitkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.
Pemprov Sulbar telah menjalin kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, pembangunan menara telekomunikasi di sejumlah wilayah masih terkendala persoalan pembebasan lahan.
Karena itu, Pemprov Sulbar berharap dukungan pemerintah pusat, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur provider di wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau jaringan.
Sebagai solusi yang lebih cepat, KominfoSS Sulbar juga menyiapkan kerja sama dengan Provider Service Provider (PSP) lokal. Skema tersebut akan diintegrasikan melalui BUMDes agar layanan wifi desa, dapat menjangkau kawasan yang selama ini masih mengalami blankspot.
Melalui pola tersebut, desa-desa yang belum memiliki akses internet memadai diharapkan segera terhubung sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung kegiatan pendidikan, memperluas akses layanan kesehatan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM.
Selain itu, Ridwan mengungkapkan pihaknya juga menunggu perkembangan program internet rakyat, yang dinilai lebih efisien dan terjangkau. Teknologi tersebut memanfaatkan sinyal radio dari menara pemancar kecil menuju antena penerima di rumah pelanggan tanpa menggunakan kabel, kemudian diteruskan ke modem atau router agar dapat digunakan pada berbagai perangkat.
“Model seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi mobile internet bagi wilayah Blankspot dgn medan geografis yang sulit dan jumlah pengguna yang tidak terlalu banyak,” pungkasnya.(*)