Mamuju – editorial9 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulbar, melalui Panitia Khusus (Pansus) pemulihan dampak ekonomi dan sosial pasca gempa, geram dengan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dinilai tidak serius dalam menangani dampak bencana gempa bumi, 15 Januari 2021 lalu.
Ketua Pansus pemulihan dampak ekonomi dan sosial pasca gempa DPRD Sulbar, Hatta Kainang, mengaku sangat menyayangkan sikap OPD terkait, lantaran saat rapat Pansus terungkap OPD tak pernah melihat dan membaca rekomendasi Pansus DPRD, yang sebelumnya telah dikeluarkan.
“Sehingga, kami nilai tidak ada keseriusan mengurusi bencana gempa di Mamuju dan Majene,” ucap Hatta Kainang, melalui pres rilisnya, Rabu,31/03/21.
“Rekomendasi pansus DPRD pemulihan dampak ekonomi sosial pasca gempa, hanya disimpan di laci,” sambungnya.
Selain itu ia mengungkapkan, bahwa dalam rapat yang dilaksanakan Pansus di DPRD, OPD yang hadir justru kebingungan, sehingga pihaknya memilih untuk menghentikan rapat, karena hal tersebut, tidak strategis lagi untuk dilanjutkan.
“Seharusnya, komando Satgas transisi melakukan kordinasi terkait hasil rekomendasi Pansus. Ini preseden buruk, rekomendasi hanya macan kertas, pada hal publik menunggu gebrakan pemerintah, dalam intervensi pemulihan pasca gempa,” ungkapnya.
Politisi Partai NasDem itu, juga berjanji akan membawa masalah penanganan pasca bencana gempa tersebut, ke forum rapat paripurna di DPRD.
“Menurut kami tidak ada keseriusan dan kepedulian, skema pemulihan dampak ekonomi bagi kami di Pansus nol no action. Kami miris melihat hal ini,” tutupnya.(MP)