MAMUJU — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan (Perkimtanhub) Provinsi Sulawesi Barat memaparkan capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 dalam forum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar di DPRD.
Pemaparan tersebut berlangsung di Ruang Komisi III DPRD Sulbar, Rabu (15/4/2026), yang dihadiri Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, bersama jajaran.
Dalam kesempatan itu, Perkimtanhub menyampaikan berbagai capaian program strategis yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025, mulai dari sektor perumahan, kawasan permukiman, hingga perhubungan dan pertanahan.
Sejumlah program yang menjadi sorotan di antaranya pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan arteri serta Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng di Mamuju. Selain itu, pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) juga menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan dasar masyarakat.
Kepala Dinas Perkimtanhub Sulbar, Maddareski Salatin, mengatakan capaian kinerja tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Sepanjang tahun 2025, kami fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, penguatan layanan transportasi, serta penataan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan berkeadilan,” ujar Maddareski.
Ia menegaskan, Perkimtanhub Sulbar terus berkomitmen mendukung visi dan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, terutama dalam menghadirkan pelayanan dasar yang berkualitas dan merata bagi masyarakat.
Menurut dia, meskipun terdapat kebijakan refocusing anggaran, pelaksanaan program prioritas tetap berjalan, khususnya pada peningkatan konektivitas wilayah, pembangunan PSU, serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Program prioritas tetap kami dorong, termasuk peningkatan konektivitas, PSU, dan RTLH agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain sebagai forum penyampaian capaian, LKPJ ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Maddareski menambahkan, evaluasi melalui DPRD menjadi momentum penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program ke depan agar lebih tepat sasaran.
“Kami berupaya memastikan setiap program memberikan dampak nyata dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulbar,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, Perkimtanhub Sulbar optimistis dapat terus berkontribusi dalam pembangunan daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel.(*)