Mamuju – editorial9 – Direktur Jaringan Survey Indonesia (JSI), Popon Lingga Geni, membenarkan pengklaiman Habsi Wahid, dengan menyebut dirinya telah berada diangka 60%, pada Tiga lembaga survey, dan bahkan menyebut Direktur Logos Politika, Maenunis Amin, keliru dalam memberikan data.
Menanggapi hal tersebut, Maenunis Amin, mengaku bersedia untuk berdebat metode dan analisis riset dengan kubu pasangan Habsi-Irwan di forum yang terbuka, tentang hasil survey yang berbeda itu.
“Penyajian data dan kesimpulan lembaga – lembaga survey yang berbeda itu dimaklumi, tergantung instrumen dan metodologi yang digunakan. Kita bisa bedah itu dalam forum resmi yang terbuka. Silahkan kubu Habsi – Irwan buat undangan, disitu kita bisa debat adu data sampai tuntas,” ucap Manunis Amin, melalui press rilisnya, Kamis,27/02/20.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa data yang dikemukakannya beberapa waktu lalu itu, adalah valid lantaran berasal dari lembaga survey resmi.
“Salah berikan data bagaimana? Data yang kita sampaikan itu adalah dari survey yang Habsi-Irwan gunakan, dengan komparasi dari data survey yang kita gunakan. Memangnya sejak kapan 49%, 25% dan 36% sama dengan 60%?,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa dalam menghitung tren elektoral, itu juga menggunakan pemodelan matematika dimana volume pergerakan kandidat mempengaruhi tren elektoralnya.
“Data Poltracking dan Indopol yang kita lampirkan menunjukkan dua hal. Pertama, tren Sutinah naik signifikan sedangkan petahana stagnan. Ini juga bisa diukur dari survey sebelumnya, Mas Popon saya rasa punya data ini dan sudah dilempar ke media. Kedua, tidak ada itu rentang 40%, 60% di Tiga lembaga survey. Yang diklaim Habsi-Irwan itu hanya isapan jempol.” jelasnya.
Mantan tenaga ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Barat itu juga berpesan, agar bakal calon petahana, tidak terbiasa menyampaikan informasi yang sifatnya menyesatkan.
“Pesan kita sesungguhnya sangat jelas kepada Habsi-Irwan atas klaim 60% di 3 lembaga yang digunakannya. Janganlah terbiasa memberikan informasi menyesatkan sebab sangat tidak etis figur yang masih berstatus Bupati dan Wakil Bupati melakukan pembohongan publik,” tutupnya.(*/FM)
