Mamuju – editorial9 – Asnawi dari organisasi eLSAB resmi menjabat Direktur Eksekutif Daerah (ED) WALHI Provinsi Sulbar, periode 2022-2026.
Asnawi terpilih secara aklamasi, di forum Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Luar Biasa (PDLH-LB), di Pantai Panorama, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, 6-7 Agustus 2022.
Dalam agenda itu juga, peserta PDLH-LB juga memilih 5 orang Dewan Daerah (DB), yakni Aco Parawansa dari Mapala Unasman, Andi Makkasau dari KPA Sandeq, Muh Ramadhan dari Pussma, Muh Ishaq dari Yammarindo dan Rasdiana dari Yapper.
Dalam kesempatannya, Direktur Eksekutif WALHI Sulbar, Asnawi, mengatakan bahwa pihaknya secara kelembagaan akan mengawal pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan.
“Mendorong audit perizinan pengelolaan lingkungan, seperti tambang dan perusahaan sawit. Seperti apa perizinan. Kita targetnya mendorong audit perizinan,” ucap Asnawi.
Selain itu ia menambahkan, agenda yang juga akan dilakukannya adalah mengadvokasi wilayah pesisir, dengan maraknya reklamasi serta pengelolaan sampah. Dalam waktu dekat pula, Walhi akan berkoordinasi dengan Pemda, dalam hal ini PJ Gubernur, terkait RTRW Sulbar.
“Sebab, banjir yang sering terjadi di sejumlah daerah di Sulbar merupakan gambaran buruknya RTRW serta kesiapan mitigasi bencana mengingat Sulbar merupakan wilayah yang rawan bencana,”ungkapnya.
“Mereka melakukan apa pasca gempa bumi Magnitudo 6.2 itu, karena masih ada korban saat gempa bumi 5.8, artinya apa mereka perlu kajian kaidah – kaidah konstruksi itu,” sambungnya.
Asnawi juga menyoroti adanya bangunan seperti rumah sakit yang roboh akibat gempa bumi. Menurutnya, hampir semua pembangunan hari ini menyalahi ‘teori keilmuan.
“Karena, kalau memang seiring sejalan dengan teori keilmuan bisa dipastikan dampak atas goyangan 5.8 tidak sesignifikan itu,” bebernya.
Selain itu ia menegaskan, bahwa WALHI adalah sebuah organisasi lingkungan yang mempertahankan kelestarian dan pelestarian alam.
“Bukan dalam artian tidak boleh dikelola, tapi kelolalah lingkungan secara bijak. Jangan seenaknya, misalnya, kalau butuh izin, izin jangan karena mau dirusak, tapi izinnya itu pengelolaannya yang berkelanjutan, jangan dikelola saja setelah itu ditinggal. Harusnya, ada perlakuan-perlakuan, jangan karena kebutuhan hari ini, kebutuhan generasi kita yang akan datang terancam,” tegasnya.
Terkait momentum Pemilu 2024 mendatang, Ia juga meminta kepada para kandidat, agar mendorong kebijakan, terkait penyelamatan lingkungan.
“WALHI akan konsentrasi dengan Sulbar sebagai penyangga IKN. Bagaimana program yang dibuat pemerintah tidak merugikan masyarakat. Pemerintah tidak asal-asalan dalam menetapkan wilayah pengembangan yang dikelola industri,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DD WALHI Sulbar Aco Parawansa, menuturkan bahwa tugas DD selain mengawal eksekutif daerah WALHI dalam pelaksanaan advokasi, juga akan menjahit seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan HAM, untuk bersama–sama menjaga kelestarian lingkungan.
“Tapi bukan sekedar tambang dan sebagainya, kita juga konsen dengan kekerasan terhadap perempuan juga itu penting. Disetiap kabupaten kita tempatkan posko paralegal sebagai pusat informasi, agar informasi cepat tersampainkan ke eksekutif daerah. Karena, setiap daerah punya isu tersendiri dan itu kita kawal,” tutur Aco Parawansa.
Diketahui, sebagai salah satu organisasi yang bergerak atau melakukan kerja-kerja advokasi lingkungan hidup dan HAM. Di Provinsi Sulbar WALHI memiliki 16 anggota.(Rls/Mp)