POLMAN – PMII Komisariat Universitas Al Asyariah Mandar (UNASMAN), meminta Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) segera mengevaluasi data Bantuan Sosial (Bansos), menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait perubahan status desil yang dinilai tidak sesuai kondisi riil warga.
Ketua Komisariat PMII UNASMAN, Ahmad Mubarak, menilai persoalan klasifikasi desil masyarakat telah menimbulkan keresahan karena berdampak langsung pada hilangnya akses bantuan sosial bagi warga kurang mampu.
“Banyak masyarakat yang seharusnya masuk kategori desil 1 sampai 5 justru dipindahkan ke desil 6 sampai 10. Akibatnya, mereka kehilangan akses bantuan sosial yang seharusnya diterima,” kata Ahmad Mubarak, Senin, 25/05/26.
Menurut Ahmad, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan ulang secara objektif dan berdasarkan fakta di lapangan agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.
“Persoalan seperti ini harus ditangani secara serius dan tepat. Pemerintah perlu melakukan pendataan yang objektif dan akurat karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat miskin,” ujarnya.
Ia mengatakan PMII sebagai organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan warga kecil.
Karena itu, PMII Komisariat UNASMAN menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut apabila pemerintah daerah tidak segera melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap sistem pendataan masyarakat.
“Kalau persoalan data saja sudah bermasalah, bagaimana kita bisa berbicara tentang kemajuan daerah? Pemerintah harus memastikan seluruh data masyarakat tersusun secara akurat, objektif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutur Ahmad Mubarak..(Mp)