Mamuju — PKC PMII Sulawesi Barat (Sulbar), mempertanyakan rencana pembangunan batalyon TNI di Sulawesi Barat. Organisasi mahasiswa itu menilai daerah ini dalam kondisi aman, sehingga keberadaan batalyon dinilai tidak mendesak dan memunculkan pertanyaan mengenai kepentingan yang akan dilindungi.
Sikap penolakan tersebut disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Umum PKC PMII Sulbar, Khalil Jibran, Selasa (19/5/2026). Ia menilai pembangunan batalyon di Sulbar tidak didasarkan pada ancaman nyata yang sedang dihadapi daerah.
“Sulbar hari ini adalah daerah damai. Tidak ada pemberontakan bersenjata, tidak ada konflik komunal berskala besar yang membutuhkan intervensi militer skala batalyon. Jika tidak ada ancaman, lalu untuk apa batalyon ini dibangun sekarang?” ujar Khalil.
Menurut Khalil, Sulbar tidak berada dalam situasi darurat keamanan yang membutuhkan penambahan kekuatan militer. Karena itu, ia menilai pembangunan batalyon harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Sulbar tidak dalam situasi darurat militer. Membangun batalyon tanpa analisis ancaman yang jelas berpotensi menjadikan proyek ini sebagai titipan politik dan bisnis yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Sulbar,” katanya.
Selain soal urgensi, PKC PMII Sulbar juga menyoroti kemungkinan batalyon akan digunakan untuk mendukung pengamanan kawasan investasi, khususnya di wilayah yang memiliki persoalan sengketa agraria dan hak guna usaha.
Menurut mereka, situasi serupa pernah terjadi di sejumlah daerah lain, ketika aparat keamanan justru dinilai lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan dibanding masyarakat yang berjuang atas lahan.
“PKC PMII Sulbar khawatir batalyon akan digunakan sebagai alat pengamanan investasi, khususnya di wilayah sengketa HGU. Pola ini sudah berulang di daerah konflik agraria lain, di mana aparat lebih banyak melindungi perusahaan ketimbang melindungi rakyat,” ujarnya.
PKC PMII Sulbar menilai pemerintah semestinya memprioritaskan pembangunan sektor sipil yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kepastian hukum agraria disebut jauh lebih mendesak.
“PKC PMII SULBAR berdiri untuk rakyat. Kami tidak anti pembangunan, tapi kami menolak pembangunan yang mengorbankan keadilan dan demokrasi sipil. Kalau hari ini batalyon dibangun tanpa urgensi dan tanpa transparansi, besok rakyat akan bertanya siapa sebenarnya yang sedang dijaga?” kata Khalil.
Ia menegaskan penolakan itu bukan sikap anti terhadap institusi TNI, melainkan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi Sulbar saat ini.
“Kami tidak anti-TNI. Tapi kami menolak logika ‘tembak dulu, tanya belakangan’ dibawa masuk ke daerah yang damai.” tegas Khalil Jibran.
Di akhir pernyataannya, Khalil menilai arah kebijakan pembangunan keamanan di Sulbar harus dikaji secara terbuka agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
“Negara yang kuat adalah negara yang berani tunduk pada hukumnya sendiri, bukan yang kebal hukum karena berseragam. Pertanyaannya sederhana, Sulbar mau dijaga, atau mau dikuasai?” pungkasnya.(Mp)