POLMAN, editorial9.com – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mempercepat implementasi digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui pemanfaatan Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos). Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Pendamping Digitalisasi Bansos yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Polman, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar bersama Kementerian Sosial RI, Bank Indonesia, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Polman untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan agar penyalurannya lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Bimtek difasilitasi oleh Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Kementerian Sosial RI, dan Bank Indonesia dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Sosial, Dukcapil, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KominfoSP) Kabupaten Polman.
Peserta bimtek terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), penyuluh sosial, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), kader Posyandu, hingga perwakilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Ansyari Bahrum, mengatakan digitalisasi bansos menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan kapasitas para pendamping.
“Melalui penguatan kapasitas, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi berbagai pihak, digitalisasi bansos hadir untuk mendukung pengelolaan data yang semakin akurat dan mutakhir,” kata Ansyari.
Ia menegaskan, data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam menghadirkan perlindungan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.
“Dengan tersedianya data yang berkualitas, menjadi fondasi utama dalam menghadirkan perlindungan sosial yang lebih baik,” ujarnya.
Menurut Ansyari, setiap tahapan yang diperkuat melalui Portal Perlinsos merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Setiap proses yang diperkuat hari ini adalah bagian dari upaya memastikan bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.(*)