MAMUJU – Polda Sulawesi Barat menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Perencanaan untuk mengevaluasi kinerja dan anggaran tahun 2025 sekaligus menyusun rencana strategis tahun 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan Dokumen Induk Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026.
Rakernis yang berlangsung di Aula Marannu Polda Sulbar, Senin (5/1/2026), dibuka langsung Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta dan diikuti sekitar 150 personel dari seluruh satuan kerja jajaran Polda Sulbar.
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi capaian kinerja serta penggunaan anggaran tahun 2025, mengidentifikasi kendala yang dihadapi satuan kerja, sekaligus merumuskan solusi guna mendukung pelaksanaan tugas kepolisian ke depan.
Selain itu, Rakernis menjadi forum penyelarasan rencana kinerja dan anggaran Polda Sulbar tahun 2026.
Rakernis menghadirkan narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Barat serta perwakilan BPKJ. Polda Sulbar juga memperoleh arahan dan pendampingan dari Irwasda serta Biro Perencanaan.
Dalam paparannya, Kanwil DJPb Sulbar menyampaikan bahwa APBN 2026 merupakan rancangan awal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan visi mendorong kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN 2026 juga diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menggerakkan sektor riil, serta meningkatkan daya beli masyarakat.
Kapolda Sulbar Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta menegaskan bahwa pemahaman terhadap kebijakan APBN menjadi dasar penting dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Polda Sulbar. Penyerahan DIPA 2026 diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
“Kita sebagai polisi memiliki tugas mencegah kejahatan dan apabila terjadi harus mampu menyelesaikannya secara profesional dan tuntas. Anggaran yang diberikan negara wajib dikelola secara baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Kapolda.
Kapolda juga menekankan pentingnya evaluasi serapan anggaran secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan pelaksanaan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta mengantisipasi kemungkinan pengalihan anggaran untuk kebutuhan negara yang mendesak.
“Kita adalah Bhayangkara pejuang. Anggaran harus digunakan seefisien mungkin agar tugas berjalan optimal. Perencanaan harus disusun matang dan dilaksanakan dengan disiplin serta penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Kapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung pengelolaan keuangan Polda Sulbar. Ia juga mengimbau jajaran agar memanfaatkan ruang konsultasi yang tersedia sehingga setiap penggunaan anggaran sesuai aturan, prosedur, serta benar-benar mendukung pelayanan masyarakat dan penegakan hukum di lapangan.(*)