MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar oleh perwakilan BKKBN Sulawesi Barat ini berlangsung di Ballroom D’Maleo Hotel, Mamuju, pada 12–13 Maret 2026.
Rakorda tersebut mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam sambutannya, Suhardi Duka yang akrab disapa SDK mengatakan rakorda ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat komitmen berbagai pihak dalam pembangunan keluarga.
Menurut dia, pembahasan dalam Rakorda Bangga Kencana mencakup berbagai aspek penting dalam siklus kehidupan keluarga, mulai dari pernikahan, pengasuhan anak, penanganan stunting, pencegahan pernikahan dini, hingga kesejahteraan keluarga dan lansia.
“Mulai dari pernikahan, sampai kepada anak balita, stunting, pernikahan dini, sampai kepada keluarga sejahtera dan akhirnya sampai kepada lansia sekalipun,” kata Suhardi Duka.
Ia menegaskan, percepatan pembangunan keluarga dan penurunan stunting membutuhkan kebijakan yang terpadu serta kolaborasi lintas sektor.
“Ini adalah suatu rangkaian kebijakan yang harus terpadu. Kebijakannya presisi sehingga ada manfaatnya di tengah-tengah kita,” ujarnya.
SDK juga menilai Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menciptakan keluarga yang harmonis di Indonesia.
Karena itu, ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Kami pemerintah provinsi dan pemerintah di enam kabupaten membuka tangan yang lebar untuk membangun harmoni dan kerja sama sehingga program BKKBN, program pemerintah provinsi, serta program TNI-Polri bisa berjalan terpadu,” ucapnya.
SDK menambahkan, konsep keluarga yang ingin diwujudkan adalah keluarga sejahtera yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sehingga mampu memberi dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.
“Kita ingin menciptakan keluarga yang sejahtera, yang diberkati dan menjadi kebaikan bagi lingkungannya,” kata dia.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.
Beberapa persoalan utama yang menjadi perhatian di antaranya tingginya angka stunting, pernikahan anak, kemiskinan ekstrem, serta anak tidak sekolah.
Data pemerintah menunjukkan prevalensi stunting di Sulawesi Barat masih berada di angka 35,4 persen, yang menempatkan provinsi ini pada peringkat ketiga tertinggi di Indonesia.
Selain itu, angka pernikahan anak tercatat 11,25 persen atau berada di peringkat keempat nasional.
Sementara itu, kemiskinan ekstrem masih mencakup 36.952 keluarga atau sekitar 203.802 jiwa. Adapun angka anak tidak sekolah mencapai 22,80 persen atau sekitar 64.548 anak.
Melalui Rakorda Bangga Kencana ini, pemerintah daerah bersama BKKBN diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk menekan berbagai persoalan tersebut sekaligus memperkuat pembangunan keluarga di Sulawesi Barat.