MAMUJU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat menorehkan capaian positif dalam realisasi belanja APBD 2025, menempati posisi delapan tertinggi secara nasional.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi percepatan realisasi APBD bersama Menteri Dalam Negeri yang digelar melalui zoom meeting, Senin (17/11/2025).
Rapat diikuti langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Wakil Gubernur Salim S. Mengga, Sekretaris Daerah Junda Maulana, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sekprov Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan realisasi pendapatan daerah saat ini mencapai 56 persen, sementara belanja sudah mencapai 69 persen.
“Alhamdulillah, realisasi belanja kita berada pada peringkat delapan tertinggi di Indonesia,” ujar Junda.
Meski berada di posisi tinggi, Junda menekankan perlunya percepatan, mengingat APBD 2025 memasuki bulan kedua dari akhir tahun. Beberapa pos pendapatan daerah bahkan masih di bawah 10 persen sehingga perlu dipacu. Selain itu, Pemprov harus memproyeksi besaran pendapatan realistis hingga akhir tahun.
Gubernur Sulbar memproyeksikan realisasi APBD 2025 hanya mencapai 92–93 persen karena pendapatan kemungkinan tidak akan terpenuhi sepenuhnya.
“Maka perlu antisipasi terhadap belanja. Jangan sampai belanja kebablasan sementara pendapatan tidak tercapai,” kata Junda.
Dalam beberapa hari ke depan, Pemprov bersama tim akan melakukan percepatan belanja di masing-masing OPD, khususnya untuk belanja prioritas. Semua belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat akan dikendalikan agar tidak menimbulkan beban anggaran pada 2026.
Junda juga menyoroti keterlambatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian disebabkan target awal yang terlalu tinggi. Ia menekankan perlunya intensifikasi pengelolaan pajak dan peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan.
Dengan langkah-langkah percepatan ini, Pemprov Sulbar berharap stabilitas fiskal daerah tetap terjaga dan pembangunan berjalan lancar tanpa meninggalkan beban anggaran pada tahun berikutnya.(*)