Sulbar – Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), membuka forum konsultasi publik, dalam rangka penyusunan rancangan awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Jumat,07/03/25.
Dalam kesempatan itu, SDK menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem di Sulbar. Menurutnya, percepatan pengentasan kemiskinan adalah salah satu misi utama dalam pemerintahannya bersama Salim S. Mengga.
“Mungkin kita semua di sini, akan menjadi orang yang bertanggung jawab bila ini kita biarkan,” ucap SDK.
Selain itu, ia juga menjelaskan banyak upaya bisa dilakukan untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah, berbagi tanggung jawab antara Pemkab dan Pemprov.
Sebagai contoh, jika di Kabupaten Mamasa terdapat 5.000 warga dalam kategori miskin ekstrem, maka intervensi bisa dilakukan secara proporsional oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kita intervensi satu juta per tahun untuk satu warga. Tapi jangan semua saya yang tanggung, harus ada pembagian. Jika 5.000 warga di Mamasa masuk kategori miskin ekstrem, pemerintah kabupaten ambil 2.500, saya ambil 2.500,” jelasnya.
Ia meyakini, dengan pola bagi peran seperti ini, bahwa kemiskinan ekstrem di Sulbar dapat ditekan secara signifikan. SDK menjelaskan bahwa kategori miskin ekstrem diukur dari tingkat konsumsi masyarakat.
“Mereka mungkin bisa makan pagi, tapi belum tentu bisa makan siang atau malam. Inilah yang harus kita atasi bersama,” tutupnya.
Untuk diketahui, pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulbar masih menjadi tantangan serius yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Dari total 10 % angka kemiskinan, sekitar 1,7 persen masuk kategori miskin ekstrem, dimana masyarakatnya kesulitan memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.(*)