MAMUJU — Angka anak putus sekolah (APS) di Sulawesi Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Meski berbagai upaya telah dilakukan, penurunan angka APS dinilai belum signifikan dan membutuhkan penanganan yang lebih menyentuh akar persoalan.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) menegaskan, persoalan anak putus sekolah harus dibenahi secara mendasar. Menurutnya, pemerintah perlu menggali penyebab utama anak tidak melanjutkan pendidikan sebelum menentukan kebijakan intervensi.
“Pertama kita cari akar masalahnya. Bisa saja banyak terjadi. Saya belum mendapatkan laporan perbandingan bangku SMP kelas 3 dengan ketersediaan bangku di SMA dan SMK. Kalau ada selisih berarti salah satu sebabnya adalah sarana. Tapi kalau seimbang, berarti ada masalah lain, apakah ekonomi, mental, atau bahkan persoalan tenaga kerja,” kata Suhardi Duka, Selasa (13/1/2026).
SDK menilai, pemetaan masalah yang jelas akan membuat program penanganan APS lebih tepat sasaran. Dengan begitu, kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
“Kalau semua itu sudah diketahui, barulah kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan apa yang perlu kita intervensi,” jelasnya.
Ia menegaskan, anak putus sekolah bukan persoalan sepele dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Karena itu, SDK telah memerintahkan dinas terkait untuk segera menelusuri penyebab utama APS di Sulbar.
“APS itu adalah masalah dan tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Dengan demikian, upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa kita dorong naik,” tegasnya.
Pada 2025, IPM Sulawesi Barat tercatat naik satu poin. Namun menurut SDK, capaian tersebut masih bisa ditingkatkan jika persoalan anak putus sekolah ditangani secara serius. Ia menargetkan IPM Sulbar dapat bergerak ke kisaran 75–76.
Sementara itu, dalam pertemuan bersama Komisi IV DPRD Sulbar dan Dinas Pendidikan, muncul usulan pembentukan tim khusus untuk mengusut penyebab utama APS. Usulan tersebut disambut positif oleh Gubernur.
“Boleh, boleh kita bentuk tim. Apakah tim terpadu pemerintah atau melibatkan kabupaten dan lembaga sosial juga bisa. Saya sambut baik,” ujar SDK.
Pembentukan tim ini diharapkan dapat mempercepat temuan di lapangan, mulai dari kondisi sekolah, ekonomi keluarga, hingga faktor sosial yang membuat anak tidak melanjutkan pendidikan. (*)