JAKARTA – editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) bersama para bupati se-Sulawesi Barat melobi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna mendorong pembangunan rumah sakit rujukan di Sulawesi Barat. Upaya tersebut dilakukan dalam audiensi dengan Wakil Menteri Kesehatan RI dan jajaran Kemenkes di Jakarta Selatan, Rabu, 10 Juni 2026.
Audiensi itu menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama pemerintah kabupaten untuk memperkuat sistem kesehatan daerah, sekaligus memperjuangkan peningkatan layanan kesehatan primer dan rujukan melalui dukungan program nasional Kementerian Kesehatan.
Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Polewali Mandar, Bupati Mamuju, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Majene, Bupati Mamasa, Wakil Bupati Pasangkayu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, para kepala dinas kesehatan kabupaten se-Sulbar, serta Direktur RSUD Kabupaten Mamuju.
Dalam pertemuan itu, terdapat tiga agenda utama yang dibahas, yakni percepatan pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan di Sulawesi Barat, pemerataan sumber daya manusia kesehatan, serta rehabilitasi dan relokasi puskesmas sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan primer berbasis klaster.
SDK mengatakan kondisi geografis dan keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam pemerataan akses layanan kesehatan di Sulawesi Barat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, Sulawesi Barat membutuhkan penguatan layanan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, pemenuhan dokter spesialis, penguatan rumah sakit daerah, hingga pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sebagai pusat rujukan regional.
“Sulawesi Barat memiliki keterbatasan fiskal dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan kesehatan secara optimal. Kehadiran rumah sakit vertikal akan menjadi solusi strategis untuk memperkuat sistem rujukan sekaligus mengurangi ketergantungan pasien yang selama ini harus dirujuk ke luar daerah,” ujar Suhardi Duka.
Ia juga menegaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan masih menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah.
Pada kesempatan tersebut, masing-masing kepala daerah menyampaikan kebutuhan prioritas di wilayahnya. Bupati Mamasa mengusulkan peningkatan 18 puskesmas menjadi puskesmas rawat inap serta pengadaan ambulans guna memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di wilayah pegunungan.
Bupati Polewali Mandar mendorong peningkatan kelas RSUD Wonomulyo, rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan sejumlah puskesmas menjadi rumah sakit pratama, penguatan layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU), serta program beasiswa dokter spesialis.
Sementara itu, Bupati Mamuju mengusulkan rehabilitasi sejumlah fasilitas pelayanan di RSUD Mamuju, rehabilitasi puskesmas, penambahan ambulans, peningkatan jumlah dokter spesialis, serta penugasan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat.
Adapun Bupati Mamuju Tengah menekankan kebutuhan peningkatan status puskesmas menjadi rawat inap, pembangunan puskesmas pembantu, pengadaan ambulans, pembangunan instalasi pengolahan limbah, hingga penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas).
Sedangkan Wakil Bupati Pasangkayu mengusulkan rehabilitasi puskesmas pembantu, peningkatan puskesmas menjadi rawat inap, serta rehabilitasi gedung pelayanan RSUD Pasangkayu.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Kesehatan RI menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
Kementerian Kesehatan, kata dia, akan mengevaluasi seluruh usulan yang disampaikan, baik terkait sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan, tenaga kesehatan, hingga kebutuhan ambulans.
Dalam paparannya, Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa pemerintah pusat saat ini telah mengalokasikan dukungan penguatan layanan kesehatan daerah melalui penyaluran 136 unit alat kesehatan dengan nilai mencapai Rp355 miliar. Bantuan tersebut disalurkan melalui program Strengthening of Indonesia Healthcare Referral Network (SIHREN), Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI), dan Indonesia Public Health Laboratory System Strengthening (InPULS).
Program tersebut difokuskan untuk mendukung pelayanan KJSU dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola rumah sakit dan pelaporan melalui aplikasi ASPAK sebagai dasar dalam pengajuan bantuan pemerintah pusat.
Kabar baik lainnya, alat kesehatan untuk Labkesmas Tingkat II di Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, dan Mamasa direncanakan mulai disalurkan pada akhir tahun 2026 hingga awal 2027.
Terkait usulan pembangunan rumah sakit rujukan, Wakil Menteri Kesehatan menyatakan pemerintah pusat membuka peluang pembangunan Rumah Sakit Rujukan Tipe B di Sulawesi Barat dengan syarat kesiapan legalitas lahan dan dukungan administrasi dari pemerintah daerah.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan atas dukungan pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Republik Indonesia yang mulai dibangun tahun ini.
SDK menilai pembangunan rumah sakit tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat layanan kesehatan rujukan di Sulawesi Barat.
“Pembangunan Rumah Sakit Kelas C layanan KJSU-KIA di Mamuju Tengah dan Mamasa merupakan bukti nyata perhatian pemerintah pusat dalam mempercepat pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Barat,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menambahkan bahwa audiensi ini menjadi sinyal kuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mempercepat transformasi layanan kesehatan di Sulawesi Barat.
Menurutnya, dengan dukungan pemerintah pusat, pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas dapat semakin cepat terwujud sekaligus mengurangi tingginya angka rujukan pasien ke luar daerah.(*)