MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Daerah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar di Aula Kantor Kanwil Kemenag Sulbar, Senin (24/11/2025). Kehadiran SDK menjadi momen bersejarah bagi FKUB, karena untuk pertama kalinya seorang gubernur secara langsung menghadiri agenda koordinasi lembaga tersebut sejak berdiri di Sulbar.
Acara turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Ketua FKUB Sulbar Sahabuddin Kasim beserta pengurus FKUB dari enam kabupaten, Plt Kepala Kesbangpol Sulbar, Plt Pemkesra Sulbar, hingga perwakilan sejumlah lembaga keagamaan.
Ketua FKUB Sulbar, Sahabuddin Kasim, menegaskan peran penting FKUB dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang beragam secara budaya, kepentingan, dan keyakinan.
“Potensi gesekan itu selalu ada. Karena itu tokoh agama harus betul-betul memahami kondisi masyarakat. Mereka punya peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan,” kata Sahabuddin.
Ia menambahkan, FKUB bukan hanya ruang membahas isu keagamaan, tetapi wadah dialog setara terkait persoalan sosial hingga ekonomi, dengan tujuan menghadirkan pemahaman yang menyejukkan bagi umat.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka memaparkan berbagai tantangan pembangunan di tengah efisiensi anggaran daerah. Ia meminta tokoh agama ikut memberi edukasi kepada masyarakat soal kondisi keuangan pemerintah provinsi.
“Selama ini kita tetap menyalurkan hibah kepada FKUB, MUI, KONI, PMI, Pramuka, serta menjalankan beasiswa karena bersifat mandatori,” ucap SDK.
Meski demikian, SDK menegaskan bantuan rumah ibadah untuk 2026 terpaksa dihentikan sementara. Keputusan itu diambil untuk menjaga program prioritas seperti subsidi BPJS, beasiswa, hingga pembangunan infrastruktur.
“Saya sangat peduli pada rumah ibadah tanpa membedakan agama, tapi kali ini memang tidak bisa. Daripada kita hentikan subsidi BPJS atau beasiswa, itu jauh lebih parah,” tegasnya.
SDK juga menyebut pemerintah pusat masih memberi dukungan besar terhadap Sulbar berkat komunikasi yang intensif. Ia menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Kehutanan pada 27 November 2025 untuk membahas tata ruang yang dinilai menghambat pengembangan fasilitas pemerintahan maupun perkebunan, terutama di wilayah Mamasa.
Selain itu, Pemprov Sulbar tengah menyiapkan skema pendanaan dari pengelolaan karbon. Meski anggaran itu hanya bisa digunakan untuk perbaikan lingkungan, SDK menilai langkah tersebut potensial mengoptimalkan keunggulan Sulbar sebagai wilayah penghasil karbon.
Pada 2026, pemerintah provinsi juga akan mendorong program padat karya senilai sekitar Rp70 miliar. Program ini akan dikerjakan langsung oleh masyarakat tanpa perantara kontraktor, agar warga memperoleh penghasilan sekaligus hasil pembangunan.
Pemprov turut menargetkan penanganan kemiskinan, stunting, dan persoalan sosial lainnya di sekitar 120 desa melalui program PASTIPADU. Penentuan wilayah dilakukan oleh bupati, sementara intervensi pelaksanaannya oleh pemerintah provinsi.
Di akhir sambutannya, SDK berharap Rakor FKUB menghasilkan keputusan konstruktif bagi stabilitas sosial Sulbar.
“Semoga bisa dipahami kondisi masyarakat dan kondisi keuangan pemerintah provinsi saat ini,” tutupnya.(*)