MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), berhasil mengunci bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp2,4 miliar untuk disalurkan kepada ratusan warga miskin di daerahnya.
Bantuan tersebut merupakan hasil audiensi antara Pemprov Sulbar dan Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, yang berlangsung di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan kemiskinan di Sulawesi Barat.
Dalam audiensi itu, Suhardi Duka mengajukan sejumlah usulan prioritas, di antaranya penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, penguatan bantuan sosial berbasis keluarga, serta program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin ekstrem.
Kemensos merespons dengan menyetujui bantuan sosial bagi 487 kepala keluarga (KK), masing-masing sebesar Rp5 juta. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tahan ekonomi sekaligus mendorong kemandirian masyarakat penerima.
“Bantuan ini harus menjadi titik awal perubahan, agar keluarga penerima tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga mampu bangkit dan mandiri,” ujar Suhardi Duka.
Ia merinci, dari total 487 KK penerima bantuan, sebanyak 116 merupakan orang tua siswa sekolah rintisan di Kalukku, Kabupaten Mamuju, 71 orang tua siswa di Polewali Mandar, dan 300 lainnya merupakan keluarga miskin ekstrem yang menjadi prioritas.
Total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp2,4 miliar.
Pemprov Sulbar juga menyiapkan skema lanjutan. Bagi penerima yang mampu mengembangkan usahanya, pada tahun berikutnya akan diberikan bantuan tambahan hingga Rp50 juta untuk mendukung pengembangan usaha.
“Tahun ini kita mulai dengan 487 KK, tahun depan ditargetkan meningkat hingga 1.000 KK,” kata Suhardi.
Sementara itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya pendekatan pemberdayaan dalam penyaluran bantuan sosial agar tidak bersifat konsumtif semata, melainkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan program penanganan kemiskinan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Audiensi tersebut, turut dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar Junda Maulana, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta Tim PastiPadu Sulawesi Barat.(*)