MAMUJU – editorial9.com – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah agar menjaga disiplin pengelolaan anggaran setelah menerima paparan kondisi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026 dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulbar, Mohammad Ali Chandra. Evaluasi ini menjadi pijakan pemerintah provinsi untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai target.
Dalam rapat evaluasi yang berlangsung di Ruang Rapat Oval Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (2/7/2026), Ali Chandra memaparkan perkembangan realisasi pendapatan, belanja daerah, pembiayaan, hingga berbagai tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka didampingi Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana. Turut hadir seluruh kepala perangkat daerah sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pemaparannya, Ali Chandra menjelaskan kondisi terkini keuangan daerah beserta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal hingga akhir tahun anggaran. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar tetap sejalan dengan target pembangunan.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi misi kelima Gubernur Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam arahannya, Suhardi Duka menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Ia juga meminta seluruh OPD menjaga disiplin pengelolaan keuangan agar setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menutup pemaparannya, Kepala BPKAD Sulbar, Mohammad Ali Chandra, menegaskan evaluasi berkala menjadi instrumen penting dalam menjaga kesehatan APBD di tengah dinamika fiskal.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat mengetahui capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang perlu segera ditindaklanjuti. BPKAD berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ali Chandra.(*)