MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) meminta pemerintah pusat menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) untuk Sulbar karena jatah yang ada saat ini dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat High Level Meeting (HLM) pengendalian inflasi di Mamuju, Selasa (10/3/2026).
SDK mengatakan kapasitas dan jumlah BBM yang diberikan ke Sulbar masih belum sebanding dengan tingkat pemakaian di daerah tersebut. Karena itu, Pemprov Sulbar mengusulkan agar pemerintah pusat menambah kuota BBM guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Kita minta Sulawesi Barat ditambah kapasitas dan jumlah BBM-nya karena dari jatah yang diberikan masih belum cukup dengan pemakaian yang ada,” kata SDK.
Menurutnya, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan kebutuhan pokok di daerah. Jika pasokan BBM terbatas, maka distribusi barang berpotensi terganggu dan dapat memicu kenaikan harga.
Selain mengusulkan penambahan kuota BBM, Pemprov Sulbar juga memperketat pengawasan distribusi bahan pokok, terutama menjelang Idulfitri. SDK menegaskan seluruh jalur distribusi harus dipantau agar tidak terjadi gangguan pasokan di masyarakat.
Ia bahkan memberikan batas waktu penyelesaian jika terjadi hambatan distribusi di lapangan.
“Kita pastikan distribusi dipantau semua. Kalau ada distribusi yang putus, saya beri waktu enam jam untuk diselesaikan. Kalau lewat enam jam, TPP-nya saya potong,” tegasnya.
Pemprov Sulbar juga terus melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi agar tetap terkendali. Berdasarkan data terakhir, inflasi Sulbar secara bulanan pada Februari 2026 tergolong rendah dibandingkan sejumlah daerah lain, meski secara tahunan masih berada di posisi menengah.
Beberapa komoditas yang menjadi pemicu inflasi di Sulbar antara lain harga emas, tarif listrik, serta komoditas ikan seperti cakalang dan ikan layang. Meski demikian, Pemprov Sulbar tetap optimistis inflasi daerah dapat dijaga sesuai target.
“Target kita inflasi tetap terkendali, di bawah 2,5 persen,” pungkas SDK. (Rls)