JAKARTA – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di Jakarta, Rabu (5/11/2025). Kunjungan ini bertujuan memastikan Sulbar memperoleh akses dan kompensasi yang adil dari skema pendanaan lingkungan nasional, terutama dari potensi karbon dan kawasan konservasi yang mencapai lebih dari satu juta hektar di wilayah Sulbar.
Dalam pertemuan tersebut, SDK menegaskan bahwa Sulbar memiliki kekayaan sumber daya alam dan tutupan hutan yang signifikan, namun belum memperoleh manfaat fiskal yang sepadan dengan kontribusinya terhadap penyerapan karbon nasional.
“Kami datang agar Sulbar mendapatkan kompensasi yang sama seperti Kalimantan Timur. Kami tidak ingin hanya menjadi penyimpan karbon tanpa nilai ekonomi. Sulbar harus mendapat manfaat yang adil dari hutan dan potensi karbon yang kami jaga,” ujar SDK.
Pemerintah Provinsi Sulbar, kata SDK, siap menyiapkan proposal program berdasarkan rencana Forestry and Other Land Use (FOLU) dan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), dua skema prioritas pendanaan BPDLH dengan portofolio mencapai USD 1,72 miliar.
Selain itu, SDK juga menyoroti peluang pembiayaan bagi kelompok tani hutan (KTH) melalui pinjaman berbunga ringan 3% dengan jaminan pohon produktif. Skema ini diharapkan menjadi dukungan langsung bagi masyarakat penjaga hutan agar ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pelestarian lingkungan.
“Kami akan meninjau pelaku usaha karbon di Sulbar agar seluruhnya beroperasi secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” tegas SDK.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga membahas potensi pemanfaatan Disaster Fund atau Dana Bencana yang dikelola BPDLH untuk mendukung pembayaran asuransi ketangguhan wilayah terhadap bencana serta pembiayaan proyek rehabilitasi ekosistem dan energi bersih.
Turut mendampingi Gubernur Sulbar dalam kunjungan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Junda Maulana, Anggota Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Samad, Biro Tata Pemerintahan, Tenaga Ahli Gubernur Hajrul Malik, serta Pokja Keberlanjutan dan Pemeliharaan Hutan.(*)