MAMUJU — Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulbar menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK Tingkat Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Matos Mamuju, Senin malam (22/12/2025).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), dan diikuti pengurus TP PKK Provinsi Sulbar serta perwakilan pengurus PKK dari enam kabupaten di Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Gubernur Suhardi Duka menekankan pentingnya pelatihan, khususnya peningkatan kemampuan public speaking bagi pengurus PKK. Menurutnya, kecerdasan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang tidak akan bermakna jika tidak mampu disampaikan dengan baik.
“Sepintar apa pun seseorang, jika public speaking-nya tidak baik, maka pesan yang ingin disampaikan tidak akan sampai. Apalagi dalam dunia organisasi dan politik, kemampuan berbicara menjadi sangat penting,” ujar Suhardi Duka.
Selain public speaking, SDK juga menyoroti pentingnya pelatihan keprotokoleran bagi pengurus PKK. Hal tersebut dinilai krusial karena PKK kerap mewakili daerah dalam kegiatan berskala regional hingga nasional.
“PKK sering membawa nama daerah. Karena itu, tata busana, rias wajah, sikap, dan etika protokoler harus disesuaikan dengan konteks acara agar mencerminkan citra Sulawesi Barat,” katanya.
Gubernur Sulbar juga mengapresiasi Dinas PMD yang telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas pengurus PKK. Ia mendorong seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius, terlebih karena menghadirkan narasumber profesional dari Jakarta.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Barat, Harsinah Suhardi, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK.
Menurut Harsinah, pelatihan ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat semangat pengurus PKK dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan seluruh pengurus PKK memiliki pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan 10 Program Pokok PKK secara efektif dan berkelanjutan,” ujar Harsinah.
Ia menegaskan, PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena bergerak dari unit terkecil, yakni keluarga, dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, sinergi antara program PKK dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan, salah satunya melalui program PASTIPADU yang diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan keluarga secara terpadu.
“Mulai dari penurunan angka stunting, penguatan ketahanan pangan keluarga, peningkatan kesehatan ibu dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan penguatan kapasitas pengurus, kami optimistis program PKK akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga di Sulawesi Barat,” tutupnya. (Rls)