MAMUJU – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar serius dan teliti dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Ia menegaskan, kualitas LPPD sangat menentukan penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Junda Maulana saat sosialisasi penyusunan LPPD Tahun 2025 yang akan dievaluasi pada Tahun 2026. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Teater Lantai 2 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (24/2/2026).
Menurut Junda, penyusunan LPPD sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Pancadaya Gubernur Sulbar Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“LPPD ini bukan sekadar laporan rutin. Di dalamnya ada ukuran kinerja pemerintah daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks gini rasio, sampai tingkat pengangguran terbuka,” kata Junda.
Selain itu, lanjut dia, LPPD juga memuat pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada daerah. Seluruh indikator tersebut menjadi bahan utama pemerintah pusat dalam menilai kinerja daerah.
“Hasil LPPD sangat memengaruhi cara pemerintah pusat melihat daerah kita. Kalau penilaian rendah, biasanya perhatian dari pusat juga berkurang karena dianggap kinerjanya tidak optimal,” jelasnya.
Untuk penilaian Tahun 2025 yang akan dievaluasi pada 2026, Pemprov Sulbar optimistis nilainya akan meningkat. Junda menyebut sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, angka kemiskinan menurun, IPM naik, indeks gini rasio semakin kecil, serta tingkat pengangguran yang termasuk terendah secara nasional.
Meski demikian, Junda menegaskan masih ada satu persoalan krusial yang harus menjadi perhatian bersama, yakni penginputan data. Menurutnya, kinerja yang baik tidak akan terbaca dalam sistem penilaian apabila tidak diinput dengan benar dan didukung data serta eviden yang lengkap.
“Kalau kita bagus kerjanya, tapi tidak diinput, ya sama saja. Karena penilaian ini berbasis sistem, maka penginputan harus diperbaiki, datanya dilengkapi, evidennya harus lengkap,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan peran pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung nilai provinsi. Nilai LPPD kabupaten, kata Junda, ikut memengaruhi capaian LPPD Provinsi Sulawesi Barat.
“Tahun lalu ada satu kabupaten yang tidak melakukan penginputan, yakni Kabupaten Mamasa, dan itu berdampak pada nilai provinsi,” ungkapnya.
Junda menambahkan, dalam kegiatan sosialisasi tersebut, seluruh bupati atau perwakilan kabupaten yang hadir telah sepakat untuk memastikan penginputan LPPD dilakukan secara maksimal agar capaian kinerja daerah dapat tercermin secara utuh dalam penilaian pemerintah pusat.(*)