Mamuju – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar.
Penegasan itu disampaikan Junda saat memimpin rapat persiapan pelaksanaan layanan clearing house pengadaan barang dan jasa di Mamuju, Selasa (24/2/2026).
Rapat tersebut membahas pembentukan tim clearing house yang diinisiasi Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Tim ini akan mengawal 10 program atau proyek strategis Pemprov Sulbar agar berjalan optimal.
Menurut Junda, clearing house memiliki peran krusial dalam memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Bagaimana kita melihat aspek perencanaannya, kemudian aspek pelaksanaannya, sampai kepada evaluasinya, ini harus kita jaga,” ujar Junda.
Ia menegaskan, kualitas perencanaan sangat menentukan hasil akhir suatu program. Karena itu, tim yang telah dibentuk diminta segera bekerja maksimal dan konsisten hingga tahap pelaksanaan.
“Perencanaan itu menentukan akhir dari suatu proses. Walaupun perencanaannya baik, tetap harus dijaga pada pelaksanaan agar hasilnya benar-benar baik. Ini penting karena yang kita kelola adalah uang rakyat,” tegasnya.
Dalam kondisi keterbatasan fiskal daerah, Junda mengingatkan agar setiap anggaran yang dialokasikan untuk proyek strategis mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Barat.
“Kalau anggaran ini mau berdampak, maka programnya harus berhasil. Kalau tidak, dengan fiskal yang terbatas, akan semakin sulit meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Melalui layanan clearing house, Pemprov Sulbar berharap proses pengadaan barang dan jasa dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, serta mendorong keberhasilan program strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah.(*)