MAMUJU – editorial9.com – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat Junda Maulana mewakili Gubernur Sulbar Suhardi Duka menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Sulbar dalam rapat paripurna, Senin (29/6/2026).
Pada kesempatan itu, Junda memaparkan capaian pembangunan selama 2025 sekaligus komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola keuangan.
“Berbagai capaian pembangunan yang sudah dicapai dan dilaksanakan pada tahun 2025, baik itu program pemerintah pusat maupun Pemprov Sulbar,” kata Junda.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dengan agenda penjelasan gubernur terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Junda mengatakan pelaksanaan APBD 2025 telah mengantarkan Pemprov Sulbar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan tersebut menjadi yang ke-12 secara berturut-turut.
“Capaian ini hasil keras seluruh jajaran Pemprov Sulbar dan dukungan penuh DPRD Sulbar, termasuk berbagai instansi turut andil dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.
Meski kembali memperoleh opini WTP, Junda menegaskan hal itu bukan akhir dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan berkelanjutan.
Ia juga mengakui tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan, terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, pemerintah daerah menerapkan kebijakan fiskal secara hati-hati agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Mulai kebijakan efesiensi, dengan kebijakan fiskal ditempuh secara hati-hati, adaftif dan terukur agar keberlangsungan pelayanan publik tetap terjamin,” ujarnya.
Ke depan, Pemprov Sulbar akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan semakin kuat agar setiap kebijakan pembangunan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Kami juga berharap kemitraan yang selama ini terbangun antara Pemprov dan DPRD Sulbar dapat terus diperkuat dalam mengawal setiap tahapan pembangunan daerah. Sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.(*)