MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mematangkan proses seleksi calon direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda). Inspektur Daerah Provinsi Sulbar, M. Natsir, turut menghadiri Rapat Tim Seleksi Anggota Direksi BUMD tersebut yang digelar Selasa (6/1/2026) di Ruang Rapat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Kantor Gubernur Sulawesi Barat.
Rapat tim seleksi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda), serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat terkait pelaksanaan seleksi calon anggota direksi BUMD.
Sejumlah unsur terkait hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), unsur akademisi, psikolog, serta anggota Tim Seleksi.
Kehadiran Inspektur Daerah disebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan pengawalan agar seluruh tahapan seleksi berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, tim seleksi membahas tahapan dan mekanisme pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi para calon anggota direksi. Proses ini bertujuan untuk memastikan figur yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalisme dalam mengelola BUMD milik daerah.
Inspektur Daerah Sulbar, M. Natsir, menegaskan bahwa rapat tim seleksi merupakan bagian penting dalam memastikan proses rekrutmen direksi BUMD berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Melalui seleksi ini diharapkan terpilih direksi yang memiliki integritas, kompetensi, dan profesionalisme, sehingga BUMD dapat dikelola secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Natsir.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan administratif dan integritas calon direksi, salah satunya melalui kewajiban melampirkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini dinilai penting karena pada tahap selanjutnya direksi BUMD berstatus sebagai penyelenggara negara.
Lebih lanjut, Natsir berharap kandidat yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kemampuan, pengalaman, dan keahlian di bidang usaha, sehingga PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) dapat dikelola secara profesional, sehat, dan berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan serta kontribusi terhadap pendapatan dan pembangunan daerah.
Melalui proses seleksi ini, Pemprov Sulbar menegaskan komitmennya untuk menghadirkan manajemen BUMD yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak perekonomian daerah. (*)