MAMUJU, editorial9.com – Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Barat tak boleh sekadar mengejar tuntasnya pendataan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses pendataan berjalan nyaman sekaligus menghasilkan data ekonomi yang akurat.
Supervisi tersebut dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (KominfoSS) Sulbar bersama BPS Sulbar di sejumlah wilayah di Mamuju, Jumat, 07/08/26.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengatakan, langkah kolaboratif tersebut dilakukan untuk memastikan agenda nasional itu berjalan dengan baik dan menghasilkan data berkualitas sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
Menurut Ridwan, kenyamanan petugas dan pelaku usaha yang menjadi responden menjadi salah satu perhatian dalam proses pendataan. Ia ingin proses wawancara berlangsung tanpa tekanan maupun kendala yang dapat memengaruhi kualitas informasi yang dihimpun.
“Kita mau memastikan dari sisi yang mendata nyaman dan yang didata juga nyaman. Sehingga kualitas data didapatkan dan sesuai yang diharapkan,” ujar Ridwan.
Pendampingan tersebut, kata Ridwan, juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka. Pemprov Sulbar berkomitmen mendampingi BPS selama proses pendataan berlangsung, termasuk memastikan komunikasi antara petugas sensus dan pelaku usaha berjalan harmonis.
Sementara itu, Kepala BPS Sulbar Suri Handayani mengatakan pihaknya tengah melakukan finalisasi pendataan di sejumlah titik pelaku usaha. Supervisi dilakukan untuk melihat langsung proses pendampingan sekaligus pengisian kuesioner.
“Kami hadir di sini untuk melakukan finalisasi pendataan. Memang masih ada hal-hal yang memerlukan pendampingan di lapangan,” kata Suri.
Ia berharap pelaku usaha dapat menerima petugas sensus dengan terbuka. Keterbukaan responden dinilai penting agar informasi yang dihimpun benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi di lapangan.
Bagi pemerintah, kualitas data menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan. Data ekonomi yang tidak akurat berpotensi menghasilkan gambaran yang keliru dan pada akhirnya memengaruhi perencanaan pembangunan.
Karena itu, Pemprov Sulbar dan BPS menegaskan supervisi tidak hanya diarahkan untuk memastikan pendataan selesai, tetapi juga memastikan prosesnya berlangsung dengan baik dan data yang dihasilkan, dapat dipertanggungjawabkan.
Sensus Ekonomi 2026, diharapkan mampu menghasilkan basis data ekonomi yang lebih akurat sebagai salah satu pijakan pemerintah, dalam membaca kondisi dan perkembangan dunia usaha di Sulawesi Barat.(*)