MAMUJU – editorial9.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat, Junda Maulana, memasang target pelaksanaan Sensus Ekonomi dan peningkatan kualitas data sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar agar berjalan lebih optimal. Komitmen itu mengemuka saat Sekda menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 10 Juni 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Junda didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSP) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar. Audiensi membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari persiapan sosialisasi Sensus Ekonomi hingga Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS).
Muhammad Ridwan Djafar mengatakan, BPS Sulbar berkonsultasi dengan Sekda terkait rencana kehadiran pimpinan BPS di Sulawesi Barat sekaligus membahas strategi pelaksanaan sosialisasi Sensus Ekonomi agar menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Rencana sosialisasi sensus ekonomi yang tentu diharapkan bisa lebih masif dilaksanakan di Sulawesi Barat,” kata Ridwan menyampaikan hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Menurut Ridwan, keberhasilan sensus ekonomi sangat bergantung pada dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Karena itu, sosialisasi yang luas dinilai penting untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pendataan.
Selain sensus ekonomi, pertemuan tersebut juga membahas Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang menjadi agenda bersama antara BPS dan Pemprov Sulbar. Evaluasi ini bertujuan mengukur kualitas tata kelola data sektoral yang dihasilkan perangkat daerah.
Ridwan menjelaskan, hasil evaluasi tersebut tidak hanya berdampak pada capaian pemerintah daerah, tetapi juga menjadi indikator penting bagi BPS dalam penguatan sistem statistik nasional.
Karena itu, Sekda Sulbar memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan OPD yang terlibat dalam proses evaluasi.
“Pak Sekda tadi memberi arahan supaya ini diperhatikan betul. Beliau memberi persetujuan agar OPD yang ditunjuk bisa menyajikan data lebih baik dan mengikuti proses ini yang dikoordinir oleh Kominfo,” ujarnya.
Tahun ini, dua organisasi perangkat daerah yang mengikuti evaluasi adalah DiskominfoSP Sulbar dan Dinas Pertanian Sulbar.
Sementara untuk penilaian tahun depan, Pemprov Sulbar mulai mempersiapkan empat OPD lainnya, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan, Dinas Transmigrasi, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar.
Pemprov Sulbar berharap sinergi dengan BPS dapat memperkuat kualitas data sektoral dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi, sehingga menghasilkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.(*)