Mamuju – editorial9 – PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik, menekan agar para Kepala OPD di lingkup Pemprov, untuk tidak keluar daerah, menyusul masih minimnya realisasi serapan anggaran, yang telah memasuki triwulan ke III.
Hal itu ia sampaikan, usai rapat bersama sejumlah OPD di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 04/07/22.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa OPD ternyata berada di luar daerah. Kondisi itu membuatnya geram. Ia pun menekankan tidak ada lagi yang keluar daerah tanpa izin dirinya.
“Silahkan keluar tetapi ketika anda minta pertanggungjawaban sama saya, saya tidak akan berikan,”tegas Akmal Malik.
Selain itu ia menambahkan bahwa, dirinya telah memerintahkan pelaksana harian Sekretaris Daerah, Khaeruddin Anas, untuk membuat surat edaran.
“Agar tidak ada lagi, OPD berkegiatan di luar daerah tanpa izin,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten II bidang Ekbang , Khaeruddin Anas, membenarkan hal tersebut. Ia menyampaikan OPD banyak keluar daerah.
“Hari ini saya diperintahkan bikin surat edaran tidak ada lagi kepala OPD, yang boleh meninggalkan Sulbar, tanpa seizin pak gubernur,” ungkap Khaeruddin Anas.
Lebih lanjut ia membeberkan, bahwa jika hal itu masih ditemukan maka dirinya akan menindak tegas OPD, dengan tidak mencairkan biaya kebutuhan perjalanan.
“Kalau masih ada yang pergi, maka pak gubernur tidak akan membayar,” bebernya.
BPKPD, juga telah diintruksikan untuk tidak membayarkan atau mencairkan biaya perjalanan para kepala OPD, yang keluar daerah.
“Kecuali dia (kepala OPD) tanggung dan bayar sendiri itu dia tanggung sendiri, dan tidak membayar perjalanan dinasnya tanpa seizin Gubenur. Itu dilakukan, agar serapan anggaran di daerah ini bisa lebih maksimal, sebab relaisasi anggaran memasuki triwulan III masih sangat rendah,” tutur Khaeruddin Anas. (Rls/Mp)