SK Hibah Bansos Tak Diteken, Interpelasi Bergulir

  • Whatsapp
Kantor DPRD Sulbar, (Dok : Net)

Sulbar – editorial9 – Lima fraksi di DPRD Provinsi Sulbar, yakni Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat Fraksi kebangkitan nasional (PKB dan PAN), sepakat mengusulkan hak interpelasi.

Diketahui, bergulirnya hak interpelasi di lembaga perwakilan rakyat tersebut, lantaran SK hibah bantuan sosial (Bansos) yang tidak ditanda tangani oleh Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar (ABM).

Bacaan Lainnya

Inisiator interpelasi, Muhammad Hatta Kainang, menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 107 peraturan DPRD Provinsi Sulbar nomor 1 Tahun 2020, tentang Tata Tertib (Tatib) menyatakan bahwa hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit sepuluh orang anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.

“Kemudian, diajukan kepada pimpinan DPRD.Sejumlah Fraksi juga sudah menyampaikan siap mendukung,” ucap Hatta Kainang, Selasa, 27/07/21.

Selain itu ia mengungkapkan, usulan untuk melakukan hak interpelasi DPRD terbelah, dalam rangka kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengenai bantuan hibah kepada masyarakat dan lembaga vertikal, yang sampai saat ini belum terealisasi.

“Namun disisi lain, terdapat hibah yang terealisasi yaitu pengadaan sapi qurban yang perlu mendapatkan penjelasan,” ungkap politisi NasDem itu.

Usulan interplasi, kata Hatta, adalah kepentingan besar untuk rakyat, tidak ada urusan politis. Sebab, didalamnya juga ada hibah untuk persiapan rumah jabatan Kajati dan pagarnya, juga terdapat hibah untuk RS Bhayangkara, dan pagar untuk Polda Sulbar.

“Kalau tidak disikapi dan tidak ada respon, maka kami bisa ketahap selanjutnya, hak angket,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Abdul Halim, mengakui bahwa pihaknya mendukung hak interpelasi yang telah diajukan.

“Kita dukung biar semuanya jelas,” pungkas Halim.

Hal senada juga dibeberkan oleh Ketua Fraksi PDIP, Rayu, bahwa semua anggota PDI Perjuangan bulat mendukung hak interpelasi.

Di waktu yang sama, Anggota Fraksi Partai Demokrat, Sukri Umar, juga menegaskan dukungannya, terhadap pengajuan hak interpelasi itu.

“Apapun yang disepakati oleh teman-teman di DPRD untuk kepentingan rakyat kami sangat mendukung, fraksi Demokrat akan salid,” beber Sukri.

Menurut Sukri, bahwa semua program sudah direncanakan, yang sudah RKA dan DPAnya itukan artinya sudah siap eksekusi. Kalau tiba-tiba tidak mau tanda tangan berarti ada masalah dan itu eksekutif yang bermasalah, karena itu eksekutif yang susun dan sepakati.

“Ini potensi bermasalah, jadi jangan main-main, apalagi dimasa pandemi ini rakyat butuh pemulihan, ekonomi harus bergerak, jangan tunda-tunda hak mereka, yang ada di hibah Bansos itu,” tutup Sukri.(Anhar/Mp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *