POLMAN — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menuai sorotan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). PMII menilai pemerintah belum menunjukkan langkah konkret dalam menangani krisis yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Ketua PC PMII Polman, Nur Jihad, mempertanyakan keseriusan pemerintah dan instansi terkait dalam merespons kondisi tersebut yang dinilai semakin parah dan berdampak luas bagi masyarakat.
“PMII mempertanyakan peran institusi pemerintah terkait, terkait persoalan antrean BBM yang begitu parah,” ujar Jihad dalam keterangannya, Jumat (03/4/26).
Menurut dia, BBM memiliki posisi vital dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan berbagai sektor, terutama perputaran ekonomi.
“Sebab kita tahu bahwa BBM punya posisi vital dalam kehidupan masyarakat, karena menyangkut semua aspek dalam putaran ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, kondisi kelangkaan BBM yang terjadi saat ini seharusnya mendorong pemerintah untuk turun langsung ke lapangan, bukan hanya memberikan imbauan tanpa pengawasan yang jelas.
“Sehingga ketika ada persoalan BBM seperti yang ada pada hari ini maka pemerintah wajib untuk turun langsung dalam menyelesaikan, jangan hanya duduk diam, dan memberikan himbauan,” tegasnya.
Jihad juga menekankan pentingnya pengawasan ketat serta kepastian regulasi dalam distribusi BBM agar persoalan ini tidak terus berlarut dan merugikan masyarakat.
“Tapi yang perlu dilakukan ialah pengawasan yang ketat, kepastian regulasi untuk menyelesaikan persoalan ini,” tambahnya.
PMII berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah nyata guna memastikan distribusi BBM kembali normal serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa hambatan.(Mp)