MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) terus memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrumen utama dalam mengukur kinerja digital Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu fokusnya adalah optimalisasi website dan media sosial resmi OPD.
Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi Bidang Komunikasi Publik dan Media (KPM) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Sulbar bersama Tim SPBE Pemprov Sulbar, Selasa (6/1/2025).
Rapat tersebut menitikberatkan pada langkah strategis peningkatan keaktifan kanal informasi OPD sebagai etalase kinerja pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan secara terbuka, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat.
Kepala Bidang KPM Diskominfo Sulbar, Dian Afrianty, menyampaikan bahwa keaktifan website dan media sosial OPD merupakan bagian penting dari implementasi SPBE. Selain itu, indikator tersebut juga akan berpengaruh langsung terhadap penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga terkait penilaian TPP berbasis kinerja OPD. Salah satu instrumennya adalah sejauh mana OPD aktif menyampaikan informasi kepada publik,” ujar Dian.
Sebagai bentuk kesiapan, Bidang KPM Diskominfo Sulbar membentuk tim pemantauan dan evaluasi kanal informasi OPD. Tim ini bertugas melakukan penilaian berkala terhadap keaktifan website dan media sosial OPD, yang selanjutnya dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dan dilaporkan kepada pimpinan.
Dalam rapat tersebut juga disepakati setiap OPD wajib mempublikasikan minimal dua berita kegiatan dalam satu pekan pada website resminya agar masuk kategori “update”. Penilaian keaktifan ini akan dilakukan setiap pekan melalui mekanisme pemantauan kanal digital OPD oleh Diskominfo Sulbar.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, mengapresiasi langkah cepat Bidang KPM bersama Tim SPBE dalam memperkuat kinerja digital OPD di lingkup Pemprov Sulbar.
Menurut Ridwan, optimalisasi kanal informasi OPD menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.
“SPBE merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian TPP. Selain itu, Gubernur juga menekankan agar kehumasan OPD lebih aktif berkoordinasi dengan Diskominfo dalam memaksimalkan sosialisasi program prioritas daerah,” kata Ridwan.
Ia menambahkan, penguatan publikasi OPD juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Program Pancadaya Sulbar Maju dan Sejahtera yang dinilai masih belum optimal.
“Website dan media sosial OPD harus menjadi kanal utama penyebaran informasi pembangunan. Jika ini berjalan optimal, manfaatnya bukan hanya pada penilaian kinerja, tetapi juga pada peningkatan kepercayaan publik,” pungkasnya.(*)