Mamuju – Ketergantungan Sulawesi Barat terhadap pasokan pangan dari luar daerah, terutama Sulawesi Selatan, dinilai menjadi salah satu faktor penyebab tingginya fluktuasi harga di pasaran. Karena itu, Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar menekankan pentingnya mendorong produksi lokal agar kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi dari dalam daerah sendiri.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abd. Waris Bestari, saat menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar Tahun 2025. Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyatukan langkah lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
“Mengendalikan inflasi butuh kolaborasi. Tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan semua unsur mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat,” kata Waris.
Ia menjelaskan, kemandirian pangan tidak hanya menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada daerah lain, tetapi juga langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan serta menekan inflasi. Menurutnya, upaya tersebut dapat ditempuh dengan peningkatan produksi lokal, penguatan cadangan pangan daerah, serta pembinaan petani dan pelaku usaha pangan agar mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.
“Pangan adalah kebutuhan dasar. Jika ketersediaannya cukup dan harganya stabil, maka daya beli masyarakat akan lebih terjaga. Karena itu, TPID sangat strategis dalam merumuskan langkah-langkah bersama, baik untuk pengendalian inflasi maupun kemandirian pangan di Sulbar,” ujarnya.
Melalui keikutsertaan aktif dalam rapat koordinasi TPID, Dinas Ketapang Sulbar menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh strategi pengendalian inflasi daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan. Harapannya, masyarakat Sulawesi Barat dapat memperoleh pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau tanpa harus terus bergantung pada pasokan luar daerah.(*)