MAMUJU – editorial9.com – Sulawesi Barat mencatat prestasi membanggakan dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) 2026. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 31 Maret 2026, tingkat penginputan data Epdeskel di Sulbar mencapai 62,19 persen atau jauh melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 34,50 persen.
Capaian tersebut menempatkan Sulbar pada posisi sembilan besar nasional untuk tingkat penginputan data Epdeskel, sekaligus masuk dalam kelompok provinsi dengan kinerja terbaik di Indonesia. Sulbar bahkan berada di atas sejumlah provinsi besar seperti Jawa Tengah yang mencatat 61,73 persen, Jawa Timur 55,87 persen, dan Jawa Barat 50,31 persen.
Secara khusus pada evaluasi perkembangan desa, Sulbar menempati peringkat kedelapan nasional. Sementara jika digabungkan antara desa dan kelurahan, Sulbar berada di posisi kesembilan nasional.
Penetapan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan tahun 2026 dilakukan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri melalui Surat Nomor 100.3.3.9/3059/BPD tertanggal 3 Juni 2026. Evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur capaian pembangunan desa dari aspek pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan.
Dari total desa dan kelurahan yang telah menginput data di Sulbar, sebanyak 186 desa atau kelurahan masuk kategori Cepat Berkembang atau 32,35 persen. Sebanyak 190 desa atau kelurahan berada pada kategori Berkembang atau 33,04 persen. Adapun kategori Kurang Berkembang tercatat sebanyak 27 desa atau kelurahan atau 4,70 persen.
Dengan demikian, sekitar 65,39 persen desa dan kelurahan di Sulbar telah berada pada kategori berkembang dan cepat berkembang.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Sulbar, Darmawati, menilai capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sulbar melalui program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
“Salah satu indikator penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk tambahan penghasilan kepala desa, sekretaris desa, kaur, dan kasi desa adalah desa harus melakukan input data. Ini menjadi pemicu semangat desa-desa di Sulbar untuk segera memperbarui datanya,” jelas Darmawati.
Menurutnya, desa dan kelurahan yang masuk kategori Cepat Berkembang maupun Berkembang juga berpeluang mengikuti penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi tingkat nasional tahun 2026.
Meski demikian, Darmawati mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah masih adanya 27 desa dan kelurahan yang masuk kategori Kurang Berkembang. Selain itu, tingkat penginputan data Epdeskel untuk kelurahan di Sulbar masih tercatat nol persen.
“Kita perlu meningkatkan partisipasi dalam pengisian data Epdeskel, terutama untuk kelurahan dan desa-desa yang masih kurang berkembang. Data yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan yang tepat sasaran,” pungkasnya.
Ia menambahkan, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Sulawesi Barat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan yang merata hingga ke wilayah pedesaan.
Berikut 10 Provinsi dengan Input Data Epdeskel Tertinggi:
1. DKI Jakarta – 100%
2. Kepulauan Bangka Belitung – 97,71%
3. DI Yogyakarta – 92,47%
4. Banten – 91,17%
5. Bali – 90,78%
6. Sulawesi Tengah – 83,99%
7. Sumatera Barat – 83,64%
8. Kalimantan Selatan – 78,82%
9. Sulawesi Barat – 62,19%
10. Jawa Tengah – 61,73%
(11. Jawa Timur – 55,87%, 12. Jawa Barat – 50,31%. (Rls)