Denpasar – Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dikenal rawan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan longsor. Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar turut serta dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Penanggulangan Bencana Wilayah Tengah dan Timur 2025 yang digelar di Denpasar, Bali, 26–29 Agustus 2025.
Acara yang berlangsung di HARRIS Hotel and Residences ini mengangkat tema “Sinkronisasi Program Penanggulangan Bencana yang Lebih Terpadu, Terarah, dan Berkesinambungan.” Kegiatan dihadiri BPBD dari berbagai provinsi serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, mengatakan Rakortek menjadi ajang penting untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional. Menurutnya, Sulbar membutuhkan koordinasi kuat karena kondisi geografis yang rentan bencana.
“Kegiatan ini memberi kesempatan bagi kami untuk belajar dari daerah lain dan memperkuat jejaring koordinasi. Kolaborasi lintas pihak menjadi kunci mitigasi di Sulbar,” kata Yasir Fattah.
Ia menambahkan, arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) menekankan bahwa kesadaran mitigasi harus menjadi budaya bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.
Dalam forum ini, BPBD Sulbar mendapatkan sejumlah rekomendasi yang akan ditindaklanjuti, antara lain:
1.Penyusunan rencana aksi penanggulangan bencana yang lebih komprehensif.
2. Penguatan sistem peringatan dini (early warning) di desa dan kecamatan.
3. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
4, Pengembangan kapasitas SDM di bidang penanggulangan bencana.
Rakortek 2025 diharapkan bisa meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di wilayah tengah dan timur Indonesia, termasuk Sulbar, yang setiap tahunnya menghadapi ancaman bencana alam.(*)