JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mempresentasikan proposal pendanaan program Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dalam forum verifikasi dan asistensi bersama Tim Verifikasi Nasional. Presentasi ini menjadi langkah strategis Sulbar untuk memperkuat komitmen penurunan emisi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa hutan.
Forum verifikasi tersebut dihadiri Wakil Ketua Tim Verifikasi Novia Widyaningtyas, bersama Tim Pakar Verifikasi dan Asistensi Ir. Helmi Basalamah dan Dr. Ir. Apik Karyana, serta anggota tim lainnya. Sementara dari pihak pengusul, Pemprov Sulbar diwakili Sekretaris Daerah Sulbar Junda Maulana, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulbar, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Kerja Sama Antar Lembaga Hajrul Malik, serta tim teknis kehutanan dan konsultan lembaga perantara SCF.
Dalam pemaparannya, Junda menegaskan Sulawesi Barat memiliki tutupan hutan yang cukup luas, namun menghadapi tantangan deforestasi, lahan kritis, hingga potensi bencana ekologis di wilayah hulu. Karena itu, dukungan program FOLU Net Sink 2030 dinilai penting untuk mempercepat perlindungan hutan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Program FOLU Net Sink 2030 kami posisikan bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Menjaga hutan harus sejalan dengan upaya memberdayakan masyarakat desa hutan,” ujar Junda dalam forum tersebut.
Ia juga menegaskan, komitmen terhadap agenda FOLU Net Sink 2030 telah menjadi perhatian serius Gubernur Sulbar Suhardi Duka sejak masih menjabat di Komisi IV DPR RI, khususnya terkait pengelolaan kehutanan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Dalam sesi asistensi, Tim Verifikasi Nasional memberikan sejumlah catatan penting, mulai dari penajaman fokus kegiatan, penguatan aksi nyata di lapangan, hingga penyelarasan program dengan target penurunan emisi dan peningkatan cadangan karbon sesuai kerangka FOLU Net Sink 2030. Masukan tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan proposal agar lebih terukur dan berdampak.
Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Hajrul Malik, menyampaikan pihaknya segera menindaklanjuti hasil verifikasi dengan memperkuat desain program, khususnya menjadikan Perhutanan Sosial sebagai lokomotif utama perlindungan hutan dan pengungkit kesejahteraan warga desa hutan.
“Kami berkomitmen menghadirkan model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang tidak hanya menurunkan emisi, tetapi juga memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga. Ini sejalan dengan arah pembangunan hijau dan ekonomi inklusif Sulawesi Barat,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Sulbar akan memfokuskan intervensi pada lokasi prioritas yang dinilai paling siap dan berdampak, memperkuat peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai ujung tombak pengelolaan hutan lestari, serta memastikan sinergi dengan agenda pembangunan daerah.
Langkah tersebut diharapkan mempercepat kontribusi Sulawesi Barat dalam mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat desa hutan.(*)