Sulbar – editorial9 – Terpuruknya kontingen Provinsi Sulawesi Barat pada pelaksanaan PON XX Papua, lantaran hanya mampu mempersembahkan satu perunggu dan hingga saat ini mengisi posisi juru kunci di daftar klasemen sementara raihan medali, mengundang reaksi dari lembaga DPRD.
Wakil ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, mengatakan bahwa hasil kurang maksimal diraih oleh para atlet di PON XX ini, merupakan sebuah introspeksi besar, karena mulai dari PON Jawa Barat tahun 2016 hingga PON Papua tahun 2021, Sulbar selalu berada di posisi paling bawah. Sehingga, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), KONI hingga para pimpinan organisasi Cabang Olahraga (Cabor), selaku pihak terkait yang terlibat dalam pengembangan olahraga di daerah.
“Kemarin saya sudah minta, nanti akan kami rapatkan di dalam rapat pimpinan dan badan musyawarah, untuk mengundang Kadis pemuda dan olahraga, mengundang KONI dan mengundang ketua-ketua Cabor, untuk melakukan evaluasi menyeluruh,” ucap Rahim, via telepon, Jumat, 08/10/21.
“Dan tentu kedepan, yang kita inginkan dengan Perda tentang pengembangan pemuda dan keolahragaan di Sulbar, benar-benar dapat menjadi basis kita, dalam mendesaing pengembangan olahraga kita di Sulawesi Barat,” sambungnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa sejak awal ia melihat Pemerintah Provinsi (Pemprov), tidak memiliki pola dan sistem pengelolaan olahraga yang baik, karena seharusnya jika ingin olahraga di daerah ini maju, maka ada beberapa variabel yang harus senantiasa ditekankan.
“Satu, saya melihatnya, Cabor memiliki peran sentral. Artinya setiap cabang olahraga, itu harusnya, memiliki peta jalan untuk melakukan pembinaan, khususnya pembinaan usia dini. Dan, ini yang kita tidak lihat,” ungkap Rahim.
Sejak awal keikutsertaan Sulbar di setiap perhelatan PON mayoritas atlet-atlet yang diutus berasal dari luar daerah. Walaupun secara regulasi itu dibenarkan, namun akan jauh lebih elegan dan lebih memiliki prospek, jika dalam setiap perhelatan pekan olahraga di tingkat nasional, yang direkrut adalah atlet lokal.
“Karena kita (Sulbar), masih memiliki harapan dalam melakukan pembinaan secara berkesinambungan,” terang Rahim.
Politisi partai NasDem itu, juga menilai para pengurus Cabor cenderung tiba masa tiba akal, sehingga naturalisasi atlet disetiap momentum perhelatan olahraga tingkat nasional, menjadi pemandangan umum atau hal yang biasa di internal kontingen Sulbar.
“Yang kedua menurut saya, KONI. KONI juga tentu memiliki peran yang tidak kalah penting, karena bagaimanapun dia adalah organisasi induk, untuk seluruh Cabor yang ada. KONI juga, saya tidak melihat ada pemahaman yang kuat, belum terbangun suatu konsepsi yang benar-benar up to date, dengan perkembangan dunia keolahragaan,” bebernya.
Kata Rahim, hingga saat ini ia tidak melihat adanya progres nyata, bahwa pengurus KONI telah melakukan konsolidasi dalam rangka pemetaan terhadap masing-masing pengurus Cabor.
“Yang ke tiga, ya tentu komitmen pemerintah daerah. Pemerintah daerah apapun namanya, karena kita ini adalah regulator dan menjadi sumber dari pembiayaan, ya tentu tidak bisa dinafikkan bahwa anggaran juga sangat berpengaruh terhadap pembinaan keolahragaan kita,” tutupnya.(Mp)